Bahlil Pastikan Kepastian Harga Minyak Rakyat 80% dari ICP

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah dalam menata kegiatan sumur minyak rakyat agar lebih tertib, aman, dan berkelanjutan. 

Hal itu disampaikan Bahlil saat meninjau langsung aktivitas produksi di Desa Mekar Sari, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (16/10/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Bahlil mengumumkan skema baru pembelian hasil produksi minyak rakyat oleh pemerintah dengan harga 80 persen dari Indonesia Crude Price (ICP).

Baca Juga: Bahlil : Kelola Sumur Rakyat, Pendapatan Warga Bisa Kalahkan Gaji ASN

Skema ini diyakini mampu memberikan kepastian ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek legalitas dan pengawasan negara.

“Pemerintah ingin memastikan kegiatan minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan. Dengan harga beli 80 persen dari ICP, masyarakat tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara negara bisa mengawasi agar kegiatan ini sesuai aturan,” ujar Bahlil.

Bahlil menyebut langkah ini menjadi bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang mengatur tata kelola dan pembinaan kegiatan sumur minyak rakyat agar terintegrasi dengan sistem produksi nasional.

Dalam dialog dengan para penambang rakyat di lokasi, Bahlil mendapat sambutan positif. Para penambang mengaku kini lebih percaya diri karena adanya kehadiran dan kepastian dari pemerintah.

Baca Juga: Bahlil Ungkap 45 Ribu Sumur Rakyat di 6 Provinsi, Sumsel Jadi yang Terbanyak

“Dulu kami takut-takut mulut (nambang), sekarang sudah tenang karena pemerintah turun langsung dan memberikan solusi. Kami siap mengikuti aturan,” kata Anita, salah satu penambang rakyat di Desa Mekar Sari.

Menteri ESDM menegaskan penataan sumur minyak rakyat tidak hanya soal peningkatan produksi, tetapi juga menyangkut keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan.

Ia meminta pemerintah daerah, BUMD, dan SKK Migas untuk memperkuat pendampingan teknis dan administratif di lapangan.

“Kalau semua pihak bekerja bersama, masyarakat akan sejahtera dan negara pun diuntungkan. Ini semangat keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil,” tegas Bahlil.

Bahlil menargetkan kegiatan minyak rakyat yang tertata dapat berkontribusi signifikan terhadap lifting migas nasional, sekaligus membuka lapangan kerja baru di daerah penghasil minyak tradisional seperti Musi Banyuasin.

Baca Juga: Tak Lagi 'Kucing-Kucingan', 45 Ribu Sumur Minyak Rakyat Siap Dilegalkan

Dalam kunjungan tersebut, Bahlil didampingi oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, dan Bupati Musi Banyuasin M. Toha Tohet.