Soroti Polemik Bandung Zoo, IPRC Minta Pemkot Bandung Tunjukkan Keterlibatan Dalam Tata Kelola

Konflik yang terus berlarut di Bandung Zoo dinilai menjadi potret nyata lemahnya tata kelola ruang publik di daerah.

Lembaga riset politik Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) menegaskan, Pemerintah Kota Bandung harus hadir sebagai penjamin kepastian hukum dan keberlanjutan ruang publik, bukan sekadar penonton di tengah konflik kelembagaan.

Direktur Eksekutif IPRC, M. Indra Purnama, mengatakan polemik yang terjadi selama bertahun-tahun itu tak lepas dari lemahnya kontrol pemerintah terhadap pengelolaan aset publik yang melibatkan banyak pihak.

Baca Juga: Polemik Bandung Zoo, Pengamat Unpad Dorong Pemkot Perbaiki Tata Kelola Aset Publik

“Polemik ini panjang sekali, melewati beberapa rezim dan pergantian kepemimpinan. Kalau sejak awal tata kelola administrasi dijalankan dengan baik, tidak akan sampai berlarut-larut seperti sekarang,” ujar Indra dalam diskusi publik bertajuk ‘Tata Kelola Kebun Binatang, Mau Dibawa ke Mana?’ di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis (16/10/2025).

Menurut Indra, Pemerintah Kota Bandung memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan pengelolaan kebun binatang sebagai ruang publik strategis berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

 “Kehadiran Pemkot adalah bentuk kehadiran negara. Jangan sampai negara terlihat absen ketika ruang publik diperebutkan,” tegasnya.

IPRC juga memandang langkah hukum yang kini ditempuh sebagai proses penting menuju kepastian status dan legitimasi pengelolaan Bandung Zoo. Indra menekankan agar semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan serta menjadikannya pijakan bersama dalam mengambil keputusan.

“Kalau hasil hukum nanti sudah mengikat, semua pihak wajib tunduk. Itu jadi fondasi agar Bandung Zoo punya legal standing yang kuat ke depan,” ujarnya.

Indra pun menyambut positif pembukaan kembali area kebun binatang oleh Polda Jawa Barat setelah sebelumnya sempat ditutup oleh garis polisi. Langkah tersebut, katanya, memberi ruang bagi pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang menggantungkan hidup di kawasan wisata itu.

 “Minimal, perut pekerja tidak terganggu dan satwa tidak terlantar. Ini bentuk kemanusiaan di tengah konflik,” katanya.

IPRC mengingatkan bahwa Bandung Zoo bukan sekadar tempat wisata, melainkan simbol sejarah dan kebanggaan warga Bandung yang telah berdiri sejak 1933. Karena itu, penyelesaiannya tidak boleh diarahkan pada kepentingan golongan tertentu.

“Kalau pemerintah abai, konflik bisa berulang dengan pola yang sama. Dulu orang berebut aset, nanti orang berebut pengaruh. Yang rugi masyarakat,” ujarnya.

Polemik berkepanjangan ini, lanjutnya, juga mengancam citra pariwisata Kota Bandung yang tengah berupaya bangkit pasca-pandemi. “Citra Bandung sebagai kota wisata bisa rusak hanya karena lemahnya koordinasi dan tata kelola publik,” imbuhnya.

IPRC menyarankan agar Pemkot Bandung membentuk tim pengawasan independen yang melibatkan akademisi, aktivis lingkungan, dan lembaga hukum. Langkah itu dianggap penting untuk mencegah konflik serupa di masa depan dan menjaga integritas ruang publik dari campur tangan politik atau kepentingan bisnis.

 “Kehadiran Pemkot bukan untuk menguasai, tapi memastikan ruang publik itu dikelola dengan sehat dan profesional,” ujarnya.

Adapun,  Humas Bandung Zoo Sulhan Syafi’i mengaku pihaknya kini tengah bersiap membuka kembali kebun binatang pasca pembukaan garis polisi. Ia menegaskan, aktivitas perawatan satwa tetap dilakukan selama masa penutupan.

Baca Juga: UUS OCBC Bangun Ekonomi Syariah Inklusif dan Berkelanjutan di Bandung

“Kami terus memberi makan dan merawat satwa. Walaupun fasilitas banyak yang rusak akibat penyerangan 6 Agustus lalu, kami berusaha menjaga semuanya berjalan,” ungkapnya.

Sulhan menambahkan, selain kerugian finansial yang mencapai miliaran rupiah, dampak terbesar justru dirasakan oleh publik karena terhentinya fungsi Bandung Zoo sebagai pusat penelitian dan edukasi.

“Kami bekerja sama dengan BRIN dan kampus-kampus. Semua kegiatan riset terhenti. Ini kerugian besar bagi dunia pendidikan,” pungkasnya.