IPFO Jadi Simbol Transformasi Cara Kerja Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO) menjadi simbol transformasi cara kerja pemerintah.

Transformasi tersebut yaitu dari sekadar koordinasi menjadi fasilitasi, dan dari fasilitasi menuju akselerasi pembangunan.

Baca Juga: Industri Agro Berkontribusi Signifikan dalam Pertumbuhan Ekonomi RI

Ini disampaikan Menko AHY saat meresmikan IPFO yang merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kemitraan antara pemerintah, investor, dan mitra pembangunan dalam percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur nasional, beberapa waktu lalu.

“Hari ini bukan tentang pitching, ini tentang partnership. Tentang kepercayaan, kesempatan, dan komitmen bersama untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri,” ujar Menko AHY, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Kamis (30/10).

IPFO, lanjutnya, merupakan platform koordinasi lintas sektor di bawah Kemenko Infrastruktur yang bertujuan membantu investor, pemilik proyek, serta pemerintah daerah dalam mempercepat proses prioritisasi dan implementasi proyek infrastruktur.

“Seperti yang selalu disampaikan Presiden Prabowo Subianto, modal swasta harus memainkan peran yang lebih besar. Tugas pemerintah bukan hanya menawarkan investasi, tetapi juga memastikan penerimaannya dilakukan dengan ketepatan, kejelasan, konsistensi, dan kredibilitas,” kata Menko AHY.

Dalam paparannya, Menko AHY menyebut bahwa IPFO lahir dari mandat International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar pada Juni lalu. Dari forum tersebut, Indonesia meluncurkan Project Catalogue 2025 yang berisi 46 proyek infrastruktur strategis lintas sektor—mulai dari transportasi, energi, air, pengelolaan sampah, hingga kota pintar.

Menko AHY menekankan bahwa keberadaan IPFO akan membantu memperjelas standar proyek dan dokumentasi, memperkuat mitigasi risiko melalui kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), serta memperluas kolaborasi dengan mitra internasional.

“IPFO adalah jembatan antara pemerintah dan investor, antara kebijakan nasional dan eksekusi lokal. Kami ingin memastikan investasi bukan sekadar arus modal, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” tegas Menko AHY.

“Indonesia terbuka untuk investasi, inovasi, kolaborasi, profesionalisme, transparansi, dan kepercayaan,” tambahnya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Rachmat Kaimuddin, menambahkan bahwa IPFO dibentuk berdasarkan kajian praktik terbaik global serta hasil diskusi mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami memahami bahwa kebutuhan investasi Indonesia sangat besar, dan pemerintah tidak bisa memenuhinya sendiri. Sebenarnya, minat investor terhadap Indonesia tinggi, hanya saja mereka memerlukan kejelasan—baik data, informasi, maupun proses,” ujar Deputi Rachmat.

Rachmat juga menyampaikan bahwa IPFO telah menjalin kemitraan dengan sejumlah mitra internasional seperti KIA Australia, Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), dan Indonesia Investment Bank (IIB), yang menyatakan kesiapan mendukung kerja IPFO.

“Apa yang dimulai sebagai komitmen pada ICI 2025, kini telah menjadi sebuah institusi konkret yang siap memainkan peran penting dalam mempercepat investasi infrastruktur di Indonesia,” tutupnya.