Teknologi Radar Canggih Bakal Perkuat Sistem Mitigasi Bencana di Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Baratakan segera memiliki sistem radar canggih untuk memperkuat kemampuan deteksi dini bencana alam di wilayah Jawa Barat. Langkah ini menjadi salah satu terobosan penting dalam mewujudkan sistem tanggap darurat yang lebih cepat, akurat, dan mandiri.

“Kita akan memiliki radar video milik Pemprov Jabar, bekerja sama dengan tim teknis dari BMKG. Ini akan menjadi instrumen penting agar kita bisa membaca seluruh fenomena situasi di wilayah Jawa Barat secara real-time,” kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam Apel Gelar Pasukan Siaga Tanggap Bencana Polda Jabar 2025 di Bandung, Rabu (5/11/2025).

Menurut Dedi, radar tersebut akan dibangun menggunakan anggaran realokasi Pemprov Jabar yang dikelola secara tepat dan efisien. Ia menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari strategi besar membangun kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana, mulai dari longsor, banjir, hingga aktivitas seismik.

Baca Juga: Indonesia Peringkat 3 Dunia Negara Paling Rawan Bencana, 124 Juta Jiwa Terdampak Setiap Tahun

“Selama ini kita belum punya radar. Dengan radar ini, Jawa Barat akan memiliki kelengkapan untuk membaca fenomena bencana secara menyeluruh. Semua ini murni dari anggaran provinsi. Meski ada pemotongan, yang penting kita belanja dengan tepat dan efisien,” ujarnya.

Selain radar, Dedi juga menginstruksikan penyiapan armada tanggap darurat berkemampuan off-road, rumah sakit terapung di wilayah utara dan selatan, serta call center komando bencana di Gedung Sate yang akan terhubung langsung dengan TNI, Polri, Basarnas, Dinas Kesehatan, dan BMKG.

“Ketika bencana terjadi, infrastruktur sering hancur. Di Sukabumi, saya dulu sampai menggerakkan komunitas offroader untuk menembus lokasi. Karena itu sekarang kita siapkan ambulans offroad, rumah sakit terapung, dan pos komando yang siap siaga 24 jam,” tuturnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya budaya kesiapsiagaan masyarakat. Menurutnya, masih banyak warga yang enggan percaya terhadap peringatan dini atau bahkan menolak direlokasi meski daerahnya rawan bencana.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Gulirkan Kompensasi Rp9 Juta per Kepala Keluarga Terdampak Tambang, Tegaskan Keadilan Ekonomi di Jawa Barat

“Orang Indonesia ini kadang baru percaya kalau sudah kejadian. Dikasih peringatan dini, dibilang lebay. Disuruh pindah, enggak mau. Ini budaya yang harus kita ubah, supaya keselamatan menjadi prioritas,” tegasnya.

Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa radar milik Pemprov Jabar yang akan dilelang pada 2026 menjadi simbol kemandirian daerah dalam membangun sistem mitigasi bencana yang lebih kuat dan berbasis data.

“Pemimpin itu harus bisa hidup di tengah kesulitan. Dengan radar ini, Jawa Barat akan lebih siap menghadapi bencana kapan pun datangnya, karena bencana tidak mengenal kalender,” pungkasnya.