Pekerja Industri Tersandera Struktur Ekonomi Tak Adil

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai rendahnya kesejahteraan pekerja industri di Indonesia mencerminkan ketimpangan struktural antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.

Kebijakan upah yang minim dan lemahnya daya beli dianggap menjadi bukti bahwa manfaat pertumbuhan belum menjangkau kelas pekerja.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa mayoritas buruh masih berpenghasilan jauh di bawah kebutuhan hidup layak, meskipun produktivitas industri terus meningkat.

“Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas tidak berbanding lurus dengan peningkatan upah. Struktur industri kita masih menekan pekerja agar biaya produksi tetap murah, sementara keuntungan hanya terkonsentrasi di pemilik modal,” ujar Media dikutip Senin (10/11/2025).

Baca Juga: CELIOS Soroti Upah Rendah dan Perlindungan Buruk bagi Pekerja Perempuan

Menurutnya, kebijakan pengupahan nasional belum berpihak pada kesejahteraan buruh. Banyak daerah industri besar yang menetapkan upah minimum jauh di bawah standar hidup layak, membuat pekerja sulit memenuhi kebutuhan dasar tanpa berutang. Hal ini diperparah dengan meningkatnya biaya pangan, transportasi, dan perumahan.

“Pekerja di kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, dan Tangerang hidup di bawah tekanan ekonomi. Gaji mereka tidak cukup untuk menutup kebutuhan dasar bulanan. Ini membuat daya beli masyarakat stagnan, bahkan menurun,” paparnya.

CELIOS menilai kondisi tersebut berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional. Lemahnya daya beli pekerja menekan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dalam struktur PDB Indonesia, sehingga memperlambat pertumbuhan sektor riil.

“Jika buruh tidak punya daya beli, roda ekonomi melambat. Konsumsi rumah tangga yang seharusnya jadi penopang pertumbuhan justru tersendat karena kebijakan upah yang tidak adil,” kata Media.

Ia juga menyinggung bahwa strategi industrialisasi berbasis upah murah yang masih dipertahankan pemerintah sudah tidak relevan. 

Dalam jangka panjang, model ini tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga melemahkan daya saing industri nasional karena menghambat peningkatan kualitas tenaga kerja.

Baca Juga: CELIOS Soroti Upah Rendah dan Perlindungan Buruk bagi Pekerja Perempuan

“Indonesia tidak bisa terus mengandalkan model industri berbasis upah rendah. Kita butuh transformasi menuju industri bernilai tambah tinggi yang memberikan imbalan layak bagi pekerja,” tegasnya.

Media menambahkan, ketimpangan ini menandakan belum terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif. Ia mendorong agar kebijakan ketenagakerjaan, investasi, dan industrialisasi diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan pekerja sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

“Selama upah pekerja ditekan dan daya beli lemah, pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan. Keadilan ekonomi dimulai dari pengakuan atas hak buruh untuk hidup layak,” tutur Media.

Muka Dua Pemerintah dalam Urusan Upah Pekerja

Lebih lanjut, dia menilai arah pembangunan ekonomi Indonesia masih belum berpihak pada kesejahteraan pekerja dan keadilan sosial. 

Media pun mendesak pemerintah untuk memperkuat kebijakan industri yang berorientasi pada penciptaan pekerjaan layak serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

selama ini, kata dia, kebijakan ekonomi nasional cenderung memprioritaskan pertumbuhan dan investasi tanpa memastikan manfaatnya dirasakan pekerja. Akibatnya, kesenjangan pendapatan melebar dan daya beli masyarakat melemah, meskipun pertumbuhan ekonomi tetap stabil di kisaran 5 persen.

“Kita menghadapi pertumbuhan tanpa pemerataan. Kebijakan ekonomi yang terlalu fokus pada angka pertumbuhan justru melupakan kesejahteraan manusia yang seharusnya menjadi inti pembangunan,” ujarnya.

Baca Juga: Fenomena 'Job Hugging' Kian Marak, CELIOS Ungkap Akar Masalah Surplus Tenaga Kerja

Menurutnya, arah kebijakan industri masih berorientasi pada efisiensi biaya dan eksploitasi tenaga kerja murah, bukan pada peningkatan produktivitas dan inovasi. 

Model pembangunan seperti ini dinilai tidak berkelanjutan karena hanya menguntungkan pemilik modal, sementara pekerja tetap berada di posisi lemah.

“Selama kita bertumpu pada sektor padat karya berupah rendah, maka kesejahteraan pekerja tidak akan naik. Kita harus beralih ke industri bernilai tambah tinggi yang berbasis inovasi dan teknologi,” tegas Media.

CELIOS juga menyoroti minimnya perlindungan sosial dan ketidakselarasan kebijakan ketenagakerjaan dengan kebutuhan industri modern. 

Hal ini, kata Media, memperlemah kemampuan pekerja untuk beradaptasi di tengah perubahan ekonomi global yang semakin cepat.

“Transformasi industri harus disertai perlindungan sosial yang kuat agar pekerja tidak menjadi korban perubahan. Pemerintah perlu memastikan bahwa modernisasi ekonomi tidak menciptakan ketimpangan baru,” ujarnya.

Lebih jauh, CELIOS mendorong pemerintah memperkuat investasi pada pengembangan sumber daya manusia, riset, dan teknologi. Tanpa itu, Indonesia akan sulit keluar dari jebakan ekonomi biaya rendah dan gagal mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

“Pemerintah harus mulai melihat pekerja sebagai aset produktif, bukan sekadar faktor produksi. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan berarti menempatkan kesejahteraan buruh di jantung kebijakan industri,” kata Media.

Ia menekankan bahwa transformasi ekonomi yang berkelanjutan hanya bisa tercapai jika pemerintah berani menggeser fokus dari pertumbuhan nominal ke pertumbuhan inklusif yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berarti apa-apa jika tidak memperkuat kesejahteraan pekerja. Keadilan ekonomi adalah fondasi utama menuju negara maju,” pungkasnya.