Indonesia–Inggris Teken MoU Hijau di COP30, Tandai Babak Baru Diplomasi Iklim Dunia

Pemerintah Indonesia dan Inggris menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat kerja sama dalam percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon dan berketahanan iklim.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri/Kepala Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq dan Secretary of State for Energy Security and Net Zero Inggris Ed Miliband di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) di Belém, Brasil.

“Kemitraan Indonesia–Inggris ini bukan hanya kerja sama antarnegara, tetapi pernyataan bersama untuk masa depan bumi. Indonesia siap menjadi mitra strategis dunia dalam mendorong solusi nyata terhadap krisis iklim,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (11/11/2025).

Baca Juga: KLH/BPLH Catat PNBP Rp509 Miliar, Lampaui Target 543%

Kesepakatan ini menjadi tonggak penting penguatan diplomasi hijau Indonesia di panggung global, menegaskan komitmen kedua negara untuk mempercepat transisi energi bersih yang adil dan berkelanjutan.

“Kami bangga bermitra dengan Indonesia—negara dengan komitmen kuat terhadap pembangunan rendah karbon dan perlindungan hutan tropis. Kolaborasi ini akan mempercepat transisi menuju nol emisi bersih dan memperkuat integritas aksi iklim global,” ujar Ed Miliband.

Hanif menegaskan MoU tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kolaborasi aksi iklim global. “Solusi berbasis alam dan teknologi harus berjalan beriringan untuk menurunkan emisi secara signifikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kerja sama ini tidak bersifat simbolis, melainkan akan segera diimplementasikan melalui pertukaran pengetahuan, proyek bersama, serta pelatihan teknis lintas lembaga dan daerah.

Kerja sama Indonesia–Inggris meliputi penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tata kelola karbon yang transparan, dan integrasi pembangunan rendah karbon di berbagai level pemerintahan. Kedua negara juga sepakat membentuk Joint Steering Committee (JSC) guna memastikan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Rakyat Punya Solusi Iklim, Bukan Industri: Pesan WALHI di COP 30 Brasil

Melalui JSC, KLH/BPLH akan berperan aktif mendorong sinergi antar kementerian, lembaga riset, dan pemerintah daerah, serta memperluas kerja sama teknologi rendah emisi dan investasi hijau yang selaras dengan Paris Agreement dan Agenda 2030 Sustainable Development Goals.

Inggris juga menyatakan ketertarikan terhadap kolaborasi mitigasi di sektor energi, Forestry and Other Land Use (FOLU), serta tata kelola karbon yang mendukung rantai pasok global berkelanjutan.

Sebaliknya, Indonesia menegaskan fokus pada pengembangan Undang-Undang Perubahan Iklim, penguatan pasar karbon berintegritas tinggi, pengembangan biodiversity credits, dan fasilitasi pertemuan seller–buyer karbon untuk memperluas akses perdagangan karbon internasional yang kredibel.

“Kami optimistis kerja sama ini akan mempercepat pencapaian target emisi, memperkuat integritas pasar karbon, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Ini bukan hanya diplomasi, tetapi langkah konkret menuju masa depan yang rendah emisi dan berkeadilan,” tegasnya.

Penandatanganan MoU ini juga bertepatan dengan pelaksanaan COP30, di mana Indonesia menegaskan peran strategisnya sebagai pemimpin aksi iklim global. Dalam forum tersebut, Hanif mengumumkan target transaksi karbon hingga 90 juta ton CO₂ ekuivalen dari sektor kehutanan, kelautan, energi, dan industri, dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp15 triliun.

Baca Juga: Eddy Soeparno Siap Bicara di COP 30, Tegaskan Komitmen Indonesia Akselerasi Transisi Energi

“Angka ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan mendukung mitigasi nasional yang berkeadilan. Diplomasi lingkungan tidak lagi berhenti di meja negosiasi—ini saatnya implementasi nyata,” ucapnya.

Kerja sama ini sekaligus memperkuat implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang menjadi dasar hukum utama pengembangan pasar karbon nasional.

Melalui kemitraan ini, KLH/BPLH berupaya memperkuat integritas sistem perdagangan karbon, menarik investasi hijau, dan mempercepat pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

“Kita akan terus membangun kepercayaan global melalui mekanisme yang transparan, berkeadilan, dan berbasis hasil nyata. Indonesia ingin menjadi pusat solusi dunia, bukan sekadar bagian dari percakapan global,” ungkapnya.

Selain penguatan regulasi dan pasar karbon, kemitraan ini membuka peluang inovasi dalam pembiayaan hijau, restorasi hutan, dan pengembangan proyek berbasis alam (nature-based solutions) untuk memperkuat ketahanan iklim nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Menuju COP30, Indonesia Perbarui Komitmen Emisi dan Perkuat Diplomasi Karbon

“Kita tidak bisa menunda masa depan. Dunia membutuhkan langkah konkret, dan Indonesia siap berjalan di garis depan bersama para mitra yang memiliki semangat yang sama untuk bumi yang lebih baik,” pungkasnya.