Komdigi Perkuat Humas Kementerian dan Lembaga Tanggap Krisis dengan Cepat dan Empati di Media Sosial

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat kapasitas humas kementerian dan lembaga agar lebih tanggap menghadapi krisis di ruang digital melalui pembekalan bertajuk “Social Media Ready: Verify, Clarify, Respond”. Kegiatan yang digelar oleh Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media ini merupakan bagian dari rangkaian Anugerah Media Humas (AMH) 2025, dan diikuti para pejabat humas secara luring dan daring, Rabu (12/11).

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan pentingnya kecepatan dan empati dalam komunikasi publik, terutama saat krisis. “Media sosial bukan hanya ruang cerita, tetapi menjadi ruang utama pembentukan opini publik. Dalam hitungan detik, sebuah informasi dapat menyebar luas membentuk persepsi bahkan mempengaruhi sebuah kebijakan,” ujarnya dalam sambutan pembuka.

Menurut Fifi, tiga prinsip utama yang diangkat dalam pelatihan ini — verify, clarify, dan respond — harus menjadi pedoman kerja humas pemerintah. Verifikasi berarti memastikan setiap data dan visual yang dibagikan telah teruji kebenarannya. Klarifikasi menuntut keberanian meluruskan informasi keliru dengan cara yang santun dan berbasis fakta. Sementara respons menekankan pentingnya kehadiran cepat di ruang digital dengan pesan yang jelas dan menenangkan publik.

Baca Juga: Komdigi Minta Shoppe Hingga Tokopedia Latih UMKM Guna Masuk Pasar Global

“Kecepatan memang penting, namun tanpa akurasi dapat menimbulkan kebingungan. Sebaliknya, akurat tanpa respons cepat dapat membuat narasi liar lebih dahulu membentuk opini. Keseimbangan antara verifikasi, klarifikasi, dan respons menjadi kunci utama komunikasi publik di era media sosial,” kata Fifi.

Berdasarkan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia kini melampaui 80%. Sementara survei dari University of Southern California Center for Public Relations menunjukkan 53% responden menilai media sosial akan menjadi kanal paling relevan untuk komunikasi publik pada 2030. Kondisi ini menuntut humas pemerintah untuk semakin cermat dan tanggap dalam mengantisipasi krisis akibat hoaks maupun ketidaktepatan informasi.

Tenaga Ahli Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Latief Siregar, mengingatkan bahwa tantangan komunikasi krisis di media sosial semakin kompleks karena tingginya ekspektasi publik terhadap pemerintah. “Mengapa isu-isu pemerintah cepat membesar? Karena pemerintah memiliki otoritas, sehingga ekspektasi masyarakat begitu tinggi dan kekecewaan cepat terakumulasi,” jelasnya.

Latief memperkenalkan metode PRIME — Prepare, Response, Intercept, Message, dan Engage — sebagai panduan dalam menghadapi krisis. Ia menekankan bahwa reputasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh fakta, tetapi juga oleh persepsi, emosi, dan kecepatan dalam menanggapi isu di media sosial.

Baca Juga: Melawan Hoaks dan Deepfake, Influencer Gen Z Bagikan Strategi di Media Sosial

Penggiat media sosial Enda Nasution menambahkan bahwa tim komunikasi krisis yang efektif harus bekerja secara preventif. “Waktu yang paling pas saat mengatasi krisis adalah ketika krisis belum terjadi. Mitigasi ibarat mendeteksi hotspot sebelum terjadi kebakaran hutan. Semakin cepat ditemukan, semakin kecil biayanya,” ujarnya.

Senada dengan itu, praktisi komunikasi Jojo S. Nugroho menilai isu kecil yang tidak segera dikelola berpotensi menjadi krisis besar di media sosial. “Sinyal harus segera ditangkap dan dikelola dengan baik. Ada tiga kunci respons krisis yakni cepat dan faktual, dahulukan empati, dan amankan narasi,” tegasnya.

Kegiatan pembekalan juga dilengkapi dengan simulasi penanganan krisis yang melibatkan peserta dari berbagai instansi. Latihan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menyusun strategi komunikasi publik yang komprehensif dan adaptif di era digital. Dengan pembekalan ini, Komdigi berharap humas pemerintah mampu menghadapi krisis dengan lebih cepat, akurat, dan berempati terhadap publik.