RI Dorong Aksi Iklim Kolektif ASEAN dan Perkuat Integritas Pasar Karbon

Indonesia menegaskan posisinya sebagai motor kolaborasi iklim kawasan melalui penyelenggaraan Ministerial Session on Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievement through Enhanced Cooperation in ASEAN di ASEAN Pavilion pada COP30, Kamis (13/11).

Sesi tingkat menteri yang digelar bersama Sekretariat ASEAN dan GIZ tersebut menghadirkan Jepang sebagai mitra dialog, serta diikuti perwakilan Brunei Darussalam dan Kementerian Kehutanan Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq membuka dialog dengan menegaskan bahwa Indonesia membawa mandat kuat untuk mempercepat aksi iklim regional.

“Arah pembangunan nasional Indonesia kini sepenuhnya mengintegrasikan agenda iklim melalui Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR 2050) serta Second Nationally Determined Contribution (SNDC). Dokumen SNDC terbaru memuat target emisi absolut yang lebih ambisius—1,25 Gt CO₂e pada skenario LCCP-L dan 1,48 Gt CO₂e pada skenario tinggi tahun 2035—yang memperkuat transparansi dan kejelasan aksi mitigasi Indonesia,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (16/11/2025).

Baca Juga: Dorong Transformasi Kendaraan Rendah Karbon, RI Perkuat Kerja Sama Internasional

Hanif juga menekankan pentingnya kolaborasi kawasan. “Dengan semangat ‘One Vision, One Identity, One Community’, ASEAN harus tampil sebagai kekuatan kolektif dalam membangun pasar karbon yang inklusif, transparan, dan berintegritas tinggi. Indonesia berkomitmen memastikan setiap ton emisi yang diperdagangkan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.”

Komitmen Indonesia memperkuat tata kelola iklim tercermin melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang membuka pasar karbon nasional untuk transaksi global.

Implementasinya didukung oleh penguatan perdagangan karbon internasional melalui IDX Carbon serta kerja sama Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan lima standar karbon global: Gold Standard, Global Carbon Council, Plan Vivo, Verra, dan Puro Earth.

Pada COP30, Indonesia juga memperkenalkan inovasi diplomasi iklim “Carbon Connection for Climate Action”, sebuah ruang kolaborasi dalam kerangka pasar karbon berintegritas tinggi. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat konektivitas ekonomi iklim di kawasan dan pasar global, termasuk mendukung pendanaan aksi iklim bagi pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga: Perdagangan Karbon Indonesia Makin Dilirik, Transaksi Capai Rp78,5 Miliar

Dalam sesi dialog, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang, H.E. Doi Kentaro, menegaskan komitmen Jepang memperkuat kerja sama melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) yang telah berjalan sejak Protokol Kyoto.

Jepang juga mengumumkan rencana pembentukan JCM Implementation Agency pada 2025 dan menekankan pentingnya keterlibatan awal sektor swasta untuk memastikan integrasi pasar karbon kawasan.

Ketua Brunei Climate Change Secretariat, Ir. Ahmad Zaiemaddien, menilai ASEAN harus mengambil posisi strategis dalam menghadapi krisis iklim global melalui penguatan ekonomi sirkular serta mobilisasi pendanaan untuk Means of Implementation.

Selaras dengan itu, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan, Agus Budi Santosa, menyebut pasar karbon ASEAN membuka peluang besar memperkuat aksi mitigasi lintas negara.

Baca Juga: Kemenhut dan VERRA Bahas Langkah Konkret Optimalkan Perdagangan Karbon Nasional

Ia mengusulkan pembentukan platform regional standardisasi karbon ASEAN untuk memastikan integritas pasar, khususnya dari sektor kehutanan sebagai katalis utama dekarbonisasi kawasan.