Sarasehan Nasional MPR Resmi Dibuka Ketua Fraksi Golkar Melchias Mekeng, Turut Dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan HB X

Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, resmi membuka Sarasehan Nasional MPR RI di Yogyakarta pada Senin (24/11/2025). Forum diskusi tersebut mengusung tema, yaitu "Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik". Pembukaan acara ini juga turut dihadiri oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Sarasehan yang diprakarsai oleh F-PG MPR ini dihadiri oleh berbagai tokoh dan pemangku kepentingan. Di antara yang hadir adalah Sekretaris F-PG MPR Ferdiansyah, Bendahara F-PG MPR Adde Rosi Khoerunnisa, Anggota Dewan Komisioner OJK, dan akademisi UMY Prof. Dr. Imamudin Yuliadi. Selain itu, hadir pula Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, Kabiro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Anies Mayangsari Muninggar, sejumlah kepala daerah se-DIY, pimpinan perguruan tinggi, civitas academica, perwakilan BEM kampus, hingga pengurus HIPMI DIY.

Dalam pidatonya, Melchias Mekeng, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Penganggaran MPR, menyatakan bahwa pelaksanaan sarasehan ini selaras dengan mandat UUD 1945. Secara spesifik, hal ini berkaitan dengan upaya pencerdasan kehidupan bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum. Ia juga menggarisbawahi urgensi kemandirian bagi setiap daerah, khususnya dalam pengelolaan aspek keuangan mereka.

 Baca Juga: Ketua MPR RI Muzani Temui Pimpinan Pengelola Masjid Nabawi, Bahas Penambahan Kuota Haji Indonesia

“Kita melakukan reformasi pada 1998, dan salah satu hasilnya adalah otonomi daerah. Artinya, daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan menyejahterakan masyarakatnya. Maka keuangan daerah juga harus mandiri,” ujar Mekeng.

Ia menilai ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih terlalu besar. Karena itu, F-PG MPR mendorong lahirnya regulasi yang memungkinkan daerah menerbitkan obligasi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan.

Setelah rangkaian sarasehan nasional di berbagai daerah, yang sebelumnya digelar di Manado dan akan berlanjut ke Bandung, Papua, NTT, hingga Kalimantan Timur, F-PG MPR akan menyusun naskah akademik untuk diajukan ke DPR RI sebagai dasar penyusunan RUU Obligasi Daerah.

“Sarasehan ini penting untuk mengumpulkan masukan publik, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap dukungan moral agar obligasi daerah dapat segera terwujud demi mempercepat pembangunan di daerah,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sarasehan tersebut. Menurutnya, forum ini merupakan langkah strategis dalam merespons isu aktual terkait instrumen pembiayaan daerah.

“Ini adalah bentuk nyata penyerapan aspirasi publik. Kami memberikan penghargaan kepada Ketua F-PG MPR sekaligus Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Bapak Melchias Markus Mekeng, atas inisiasi penyelenggaraan sarasehan nasional,” ujarnya.

Siti juga menyampaikan terima kasih kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X atas dukungannya. Menurutnya, kehadiran Sultan memberi makna penting bagi upaya MPR mendorong pemahaman bersama mengenai urgensi obligasi daerah.

 Baca Juga: Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng Nilai Obligasi Daerah Bisa Jadi Alternatif Rasional Biayai Pembangunan

Melalui sarasehan ini, ujar Siti, diharapkan terwujud percepatan regulasi yang memungkinkan daerah berinovasi dalam strategi pembiayaan. Ia berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah.

“Sarasehan ini harus menjadi ruang dialog yang produktif dan konstruktif. Semua pandangan dan masukan akan dikonsolidasikan sebagai kontribusi bagi pengembangan instrumen obligasi daerah demi mendukung strategi pembangunan nasional,” katanya.

Siti menutup dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung acara tersebut, seraya berharap forum ini menjadi titik awal bagi penguatan pembiayaan daerah yang lebih efektif.