Purbaya Ancam Bubarkan Bea Cukai, 16 Ribu Pegawai Terancam Dirumahkan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan ultimatum tegas kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) setelah sejumlah polemik yang melibatkan oknum pegawai memicu citra negatif lembaga tersebut. Ia menegaskan pemerintah akan membubarkan DJBC dan menggantinya dengan SGS Société Générale de Surveillance jika perbaikan tidak tercapai dalam satu tahun. 

Purbaya menilai peringatan ini merupakan langkah untuk memastikan perubahan menyeluruh pada tata kelola dan integritas lembaga. “Kalau kita Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa (dibubarkan) diganti dengan SGS (Société Générale de Surveillance). Seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” ujarnya, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Baca Juga: Purbaya Wajibkan Seluruh Perusahaan Setor Laporan Keuangan di 2027

Ia menambahkan bahwa konsekuensi tersebut juga dapat berujung pada perumahan sekitar 16 ribu pegawai. Menurutnya, langkah ini perlu ditempuh bila pembenahan tidak menunjukkan hasil dalam batas waktu yang ditentukan.

“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai bea cukai dirumahkan. Orang bea cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan,” katanya.

Purbaya mengungkapkan telah memanggil jajaran pejabat Bea Cukai untuk membahas berbagai persoalan internal. Ia meminta komitmen perbaikan dalam jangka satu tahun tanpa gangguan eksternal agar fokus transformasi dapat dijalankan.

“Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu keberhasilan satu tahun untuk nggak diganggu dulu. Kita akan bereskan jadi bea cukai,” ujarnya.

Baca Juga: Rosan Ajak Purbaya ke China untuk Selesaikan Polemik Utang Whoosh

Selain penegakan integritas, Kementerian Keuangan juga memperkuat modernisasi teknologi sebagai bagian dari reformasi DJBC. Purbaya menyebut sejumlah stasiun Bea Cukai telah menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi pengawasan.

“Dan kita sudah mulai terapkan AI-AI di stasiun-stasiun bea cukai. Jadi nanti under-invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain,” jelasnya.

Peringatan keras Menkeu muncul setelah ditemukan kasus impor ilegal berupa masuknya 250 ton beras di Aceh, yang dinilai mengancam penerimaan negara. Temuan tersebut menambah daftar polemik yang melibatkan oknum pegawai dan memperkuat alasan pengetatan pengawasan serta percepatan reformasi internal di DJBC.