Perkuat Komitmen Iklim, Indonesia Pacu Transisi Energi dan Pengendalian Emisi

Indonesia telah berkomitmen untuk mengendalikan perubahan iklim sebagaimana telah disampaikan pada Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) tahun 2021 yang menyampaikan peningkatan target pengurangan emisi sebesar 29% menjadi 31,89% melalui upaya nasional dan dari 41% menjadi 43,2% dengan dukungan internasional. 

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai target emisi 0% pada tahun 2060 atau lebih cepat seperti yang terangkum pada Indonesia's Long-Term Strategy Low Carbon and Climate Resilience

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa Indonesia terus melakukan langkah konkret dan percepatan dalam transisi energi serta pengelolaan lingkungan untuk menghadapi perubahan iklim global yang semakin nyata.

Yuliot menyoroti meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir hingga longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dirinya menyebut, bahwa fenomena tersebut sebagai dampak nyata dari peningkatan emisi gas rumah kaca.

Baca Juga: Kementerian ESDM Tinjau Operasi Migas Pertamina di Sumsel, Pastikan Produksi dan Keselamatan Pekerja Terpenuhi

“Jadi inilah yang perlu kita lakukan, bagaimana kita melakukan aksi nyata, itu sesuai dengan topik kita hari ini untuk bumi yang lebih lestari. Jadi kegiatan-kegiatan ini akan memberikan dampak, aksi nyata,” kata Yuliot dalam agenda talkshow Aksi Nyata Untuk Bumi Lestari di DPP Partai Golkar dikutip, Sabtu (29/11/2025).

Di sisi lain, Anggota Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap isu lingkungan dan energi semakin menguat seiring perubahan struktur kemitraan di parlemen pada periode 2024-2029.

Bambang menuturkan bahwa posisi Indonesia dalam isu lingkungan hidup sangat kuat, baik secara internal maupun eksternal. 

Hal ini tampak dari keberadaan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai kementerian khusus serta penguatan mitigasi lingkungan dalam proses perizinan pertambangan di bawah Kementerian ESDM.

“Jadi mitigasi terhadap lingkungan itu sudah dilakukan sejak perizinan itu dikeluarkan. Kemudian ditambah lagi pada saat ini ada lagi Dirjen Gakkum yang mengawasi segala bentuk kegiatan regulasi,” ujar Bambang.

Bambang juga menyinggung sikap Indonesia dalam komitmen global melalui Paris Agreement. Berbeda dengan sejumlah negara yang mulai melonggarkan komitmennya, Indonesia tetap konsisten menjalankan target pengurangan emisi sesuai Nationally Determined Contribution (NDC).

Komitmen itu kini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Kebijakan Energi Nasional (KEN) Nomor 40 Tahun 2025, yang dibahas bersama DPR.

“Nah di dalam PP KEN ini, di situ ditegaskan komitmen Indonesia di dalam menuju bagaimana caranya menuju Net Zero Emission. Dan sebagian besar dari komitmen Indonesia dalam pemenuhan Net Zero Emission,” tuturnya.

Sementara itu, pegiat lingkungan Nadia Mulya memaparkan ancaman besar yang kini dihadapi tubuh manusia akibat polusi plastik. 

Dalam sebuah riset, Nadia menyebut bahwa masyarakat Indonesia memiliki kandungan mikroplastik tertinggi dibanding banyak negara lain. 

Dirinya menjelaskan bahwa mikroplastik kini masuk ke tubuh manusia dengan skala yang mengejutkan. Karena itu, ia bersama gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik mendorong keberanian pemerintah dalam kebijakan fiskal. 

Baca Juga: Wamen ESDM: 95% Sampah Hilang, 24 Raksasa Teknologi Siap Eksekusi PLTSa

“Cukai bijih plastik adalah instrumen penting. Plastik telah terbukti membahayakan dan kita memerlukan pembatasan berbasis regulasi agar perubahan terjadi secara sistematis,” ucap Nadia

Adapun, Talkshow Aksi Nyata untuk Bumi Lestari yang digelar Bidang Lingkungan Hidup DPP Partai Golkar menghadirkan diskusi yang padat substansi dan berbasis data. 

Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan dihadiri Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Dyah Roro Esti, serta sejumlah tokoh Golkar lainnya, acara ini mengupas secara mendalam arah kebijakan lingkungan nasional dalam kaitannya terhadap berbagai sektor pembangunan.