Asosiasi Perusahaan Hulu Migas Angkat Hashim Djojohadikusumo Jadi Dewan Pengawas

Indonesian Petroleum Association (IPA) secara resmi mengangkat Hashim Djojohadikusumo, yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, sebagai anggota Dewan Pengawas IPA untuk periode 2026. Pengumuman ini menjadi salah satu keputusan penting yang diambil dalam Rapat Umum Tahunan Anggota (RUA) IPA di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

IPA menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kesediaan Hashim untuk berbagi arahan strategis serta pengalaman industri yang luas. Diharapkan, posisi Hashim dapat memantik motivasi para anggota IPA dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ketahanan energi dan transisi energi Indonesia. 

Susunan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus IPA 2026 ini mulai berlaku sejak 10 Desember 2025.

Selain Dewan Pengawas, RUA juga menetapkan susunan Dewan Pengurus IPA untuk periode 2026. D alam kepemimpinan baru ini, Kathy Wu dari BP Berau Ltd ditetapkan sebagai Presiden IPA, didampingi oleh Ronald Gunawan dari PT. Medco E&P Indonesia dan Wade Floyd dari ExxonMobil Cepu Ltd sebagai Wakil Presiden. 

Baca Juga: Menteri ESDM Ungkap 300+ Wilayah Kerja Migas Mangkrak Pasca-POD

Sementara itu, posisi Sekretaris dipegang oleh Yuzaini Md Yusof dari PC Ketapang II Ltd dan Bendahara oleh Kevin S. Moore dari Husky Energy International Corporation. 

Posisi Direktur diisi oleh perwakilan dari PT Energi Mega Persada Tbk., Eni Muara Bakau B.V., Inpex Masela Ltd, Kufpec Indonesia Anambas B.V., Mubadala Energy, PT. Pertamina Hulu Energi, Petrochina International Jabung Ltd, dan PT. Saka Energi Indonesia.

Presiden IPA 2026, Kathy Wu, menegaskan fokus strategis organisasi untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi domestik. IPA telah menetapkan empat area prioritas utama sejalan dengan target peningkatan produksi yang ditetapkan Pemerintah:

Pertama, IPA menekankan pentingnya menjaga kepastian hukum dan penghormatan terhadap kontrak sebagai pilar fundamental untuk meningkatkan kepercayaan investor. 

Kedua, IPA menyoroti perlunya percepatan kegiatan eksplorasi, yang dianggap sebagai faktor kunci untuk mencapai target produksi Pemerintah. IPA berharap agar lebih banyak wilayah kerja ditawarkan kepada investor, dengan proses dan persetujuan untuk Production Sharing Contract (PSC) baru dapat dipercepat, serta adanya kepastian yang lebih besar terkait perpanjangan kontrak PSC.

Baca Juga: Oknum 'Berkepentingan' Hantui Hulu Migas, Wamen ESDM Usulkan Jadi Obvitnas

Ketiga, IPA menyoroti pentingnya peningkatan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan proses perizinan dan penguatan koordinasi antar-kementerian. 

Dalam konteks ini, IPA menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang memperkenalkan Service Level Agreement sebagai langkah signifikan dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. 

Keempat, IPA menyampaikan dukungan penuh kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk melanjutkan proses revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("UU Migas"). Revisi UU Migas ini dianggap sebagai landasan penting bagi pertumbuhan industri migas yang akan meningkatkan daya saing Indonesia di mata global.

"Dengan berfokus pada empat area tersebut, IPA berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah guna memastikan industri hulu minyak dan gas bumi terus memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional," tutup Kathy Wu.