Pemerintah Jamin Stok LNG Aman hingga Juli 2026, Impor Nihil

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan gas alam cair atau Liquid Natural Gas (LNG) nasional berada dalam posisi aman setidaknya hingga semester I-2026. Dengan kepastian stok tersebut, pemerintah menegaskan tidak akan melakukan impor LNG dalam enam bulan ke depan.

Bahlil mengungkapkan bahwa tahun 2025 menjadi periode krusial yang menuntut strategi matang dalam mengatur neraca komoditas, menyusul pertumbuhan konsumsi LNG domestik yang melonjak di luar prediksi awal.

"Dulu tidak pernah kita menyangka bahwa pertumbuhan konsumsi LNG kita begitu tinggi. Sehingga pada saat kita melakukan kontrak dengan K3S karena mereka butuh offtaker yang pasti, maka sebagian kita melakukan ekspor," ujar Bahlil dalam konferensi pers Kesiapan Nataru Sektor ESDM di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Baca Juga: Menghadapi Lonjakan Demand, PGN Maksimalkan LNG dan Jaringan 35 Ribu Km

Guna menjaga stabilitas di dalam negeri, pemerintah secara rutin melakukan penyesuaian alokasi. Bahlil menyebutkan, jatah gas yang semula diperuntukkan bagi pasar ekspor kerap dialihkan demi memenuhi kebutuhan domestik.

Langkah ini, menurutnya, merupakan pengejawantahan dari arahan Presiden terkait kedaulatan energi dan mandat Pasal 33 UUD 1945.

"Kenapa itu kita lakukan? Karena perintah Bapak Presiden kalau kita berbicara tentang kedaulatan energi, itu tergantung dari berapa banyak kita impor. Dan yang kedua keadilan negara, Pasal 33 ini kan kekayaan kita harus kita manfaatkan dulu untuk kepentingan negara kita," tegasnya.

Strategi Semester I-2026

Berkaca pada evaluasi tahun 2025, Kementerian ESDM telah melakukan penghitungan cermat (exercise) untuk memastikan keseimbangan pasar pada tahun mendatang. Bahlil menjamin bahwa kebutuhan untuk pembeli dalam negeri maupun komitmen ekspor telah terpetakan dengan jelas hingga pertengahan 2026.

Baca Juga: Bahlil Jelaskan Posisi BBM, LPG dan Kelistrikan Nasional Jelang Nataru

"Untuk 2026 kami sudah exercise dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dengan teman-teman offtaker yang market-nya sudah jelas dan kami sudah bicara, untuk 6 bulan pertama sudah clear," kata Bahlil.

Ia menambahkan bahwa periode Januari hingga Juli 2026 dipastikan tidak akan menemui kendala pasokan. Sementara itu, untuk perencanaan semester II-2026, pemerintah masih akan melakukan perancangan lebih lanjut.

"Jadi di 2026 dari Januari sampai dengan bulan Juli itu clear. Jadi enggak ada isu. Nah Juli ke atas lagi baru kita rancang. Nanti kita akan umumkan lagi pada semester kedua," pungkasnya.