Penanganan Bencana Dipercepat, Belanja Tidak Terduga Rp268 Miliar Disalurkan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan penanganan bencana alam di sejumlah wilayah terdampak berjalan cepat dan terkoordinasi melalui dukungan anggaran, logistik, serta percepatan layanan dasar kepada masyarakat. 

Tito menjelaskan, pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi terdampak. Dana tersebut merupakan dukungan langsung dari Presiden dan telah diterima seluruhnya oleh tiga provinsi penerima.

“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak 268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Tito.

Baca Juga: BI Ungkap Banjir Dan Longsor di Sumatera Tekan Pertumbuhan Ekonomi Nasional 0,017%

Selain dukungan anggaran pusat, pemerintah daerah juga memberikan bantuan lintas wilayah, baik dalam bentuk dana maupun barang. Dukungan tersebut memperkuat percepatan penanganan bencana di daerah terdampak.

“Total 43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana, lebih kurang 5 miliar, jadi lebih kurang 48 miliar,” imbuh Tito.

Dalam kesempatan yang sama, Tito menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak. Langkah ini bertujuan memastikan masyarakat tetap dapat mengakses hak-hak administratif meski terdampak bencana.

“Dari Kemendagri membentuk 9 tim, dari dukcapil ke 3 provinsi, mulai 10 Desember kemarin, untuk mempercepat layanan, pengurusan dokumen-dokumen dukcapil, seperti akte kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), yang hilang dan lain-lain, tanpa memungut bayaran sudah diturunkan,” ungkap Tito.

Untuk pemulihan jangka menengah, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana melalui kerja sama lintas kementerian serta dukungan non-APBN. Pembangunan huntap tersebut akan segera dimulai dengan pelaksanaan groundbreaking di sejumlah wilayah terdampak.

“Ini dukungan dari beberapa yayasan, yaitu hunian tetap,” ujarnya.

Baca Juga: Menteri PKP : 4.295 Rumah Hanyut Akibat Banjir Aceh

“Mengenai lokasi-lokasinya, jadi 2.600 unit, ini tanpa APBN, Aceh 1.000 unit, Sumut 1.000 unit, dan Sumbar 600 unit. Besok, akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung sana,” lanjutnya.

Terkait keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa, Tito menyebut pemerintah tengah melakukan pendataan terhadap kantor desa yang rusak akibat bencana. Untuk kantor desa dengan kerusakan ringan, pemerintah akan melihat kemampuan daerah dalam penanganannya. Sementara untuk kerusakan berat, pemerintah pusat akan mengambil langkah lanjutan.

“Khusus yang rusak ringan ini akan kita lihat kemampuan daerah apakah mampu, kalau tidak mampu kita akan ambil alih, dan untuk yang rusak berat nanti kami akan tunjukkan kepada Menteri PU,” imbuh Tito.