Perkembangan Penanganan Pascabencana Sumatera Tunjukkan Progres Signifikan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dirinya menagatakan penanganan pascabencana menunjukkan progres signifikan dengan lebih dari separuh kabupaten/kota terdampak kini telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Baca Juga: Menteri PPPA Tekankan Perspektif Hak Anak dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum

Menko PMK menyampaikannya dalam Konferensi Pers Tanggap Bencana Sumatra yang digelar di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, belum lama ini.

Melansir dari siaran pers Kemenko PMK, Menko PMK memaparkan kondisi terkini status penanganan di daerah. Di Provinsi Aceh, tujuh kabupaten/kota telah masuk fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, sementara 11 kabupaten/kota masih berada dalam status tanggap darurat. Di Provinsi Sumatra Utara, delapan kabupaten/kota telah memasuki fase transisi dan delapan kabupaten/kota lainnya masih tanggap darurat.

Adapun di Provinsi Sumatra Barat, 10 kabupaten/kota telah masuk fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, dan tiga kabupaten/kota masih tanggap darurat. Perpanjangan status tanggap darurat di sejumlah wilayah dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah sebelum memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.

Dalam pemulihan layanan dasar, pemerintah terus mempercepat distribusi dan pengoperasian genset, mobil penjernih air, truk tangki air, sumur siap pakai, toilet darurat, serta berbagai peralatan pendukung lainnya. Untuk akses telekomunikasi, jaringan telah kembali normal di 14 kabupaten/kota. 

Sementara itu, untuk wilayah yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah telah menambahkan 280 unit Starlink dan terus melakukan percepatan pemulihan jaringan.

Di sektor kesehatan, pengiriman relawan kesehatan ke daerah-daerah terisolir terus dilakukan dengan fokus pada layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan trauma healing. 

Seluruh RSUD di wilayah terdampak telah beroperasi kembali. Dari 867 puskesmas yang terdampak, saat ini tersisa delapan puskesmas yang masih dalam tahap pemulihan dan terus dilakukan percepatan.

Pada sektor pendidikan, tercatat sekitar 3.700 sekolah terdampak bencana. Pemerintah telah mempersiapkan agar proses kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung mulai 5 Januari 2026. 

Sebanyak 587 sekolah masih dalam proses pembersihan dan ditargetkan selesai sebelum tanggal tersebut, sementara 54 sekolah akan melaksanakan proses belajar mengajar di tenda.

Sementara itu, pembangunan hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak telah berjalan. Hingga 28 Desember 2025, sebanyak 1.050 unit huntara telah mulai dibangun dan sebagian telah selesai, terdiri atas 450 unit yang dibangun oleh BNPB bersama pemerintah daerah dan 600 unit yang dibangun melalui dukungan Danantara.

Di sektor ekonomi, pemerintah terus mendorong pemulihan aktivitas masyarakat melalui pengoperasian kembali pasar-pasar tradisional. Di Provinsi Aceh, 18 dari 112 pasar terdampak telah kembali beroperasi. Di Provinsi Sumatra Utara, 46 dari 47 pasar terdampak telah beroperasi. 

Sementara di Provinsi Sumatra Barat, dua dari tiga pasar terdampak telah mulai beroperasi. Pemerintah akan terus mempercepat pemulihan ekonomi rakyat melalui penataan infrastruktur dan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.