Pemerintah Guyur Rp4 Triliun buat Listrik Desa, 205 Ribu Rumah Tak Lagi Gelap

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 4 triliun sepanjang 2025 untuk mempercepat pemerataan akses listrik melalui program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Hasilnya, sebanyak 205.968 rumah tangga di 1.516 lokasi di berbagai wilayah Indonesia kini menikmati akses listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan program elektrifikasi desa menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong keadilan energi bagi masyarakat di wilayah terpencil dan tertinggal.

“Dengan program 2025 listrik desa mampu kita menyelesaikan sebesar 1.516 lokasi dengan bantuan pemasangan langsung sebesar 205.968 rumah tangga,” ujar Bahlil, dalam paparan kepada Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1/2026).

Baca Juga: Surplus 1,4 Juta KL, Bahlil Pastikan RI Setop Impor Solar di 2026!

Seiring dengan bertambahnya sambungan listrik baru, konsumsi listrik nasional turut mengalami peningkatan. Bahlil melaporkan, konsumsi listrik per kapita naik dari 1.411 kWh pada 2024 menjadi 1.584 kWh per kapita pada 2025. Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat program elektrifikasi.

Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa tantangan pemerataan listrik masih cukup besar. Hingga kini, masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum memiliki akses listrik sama sekali.

“Kita tahu bahwa ada sekitar 5.700 desa yang belum ada listriknya kemudian 4.400 dusun yang belum ada listriknya,” ungkapnya.

Jika digabungkan, masih terdapat sekitar 10.100 titik desa dan dusun yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam penyediaan akses listrik nasional. Untuk itu, Kementerian ESDM menargetkan penyelesaian menyeluruh sesuai mandat langsung Presiden.

“Target Bapak Presiden yang memberitakan kepada kami 2029 seluruh desa dan dusun harus semuanya selesai. Jadi ini yang kita akan lakukan,” tegas Bahlil.

Baca Juga: Bahlil Ungkap Ekspansi 7 GW Pembangkit Fosil Tekan Laju Bauran EBT Nasional 2025

Memasuki tahun anggaran 2026, Kementerian ESDM telah menyiapkan strategi pendanaan guna mengejar target tersebut. Meski pagu anggaran kementerian mengalami penyesuaian melalui kebijakan efisiensi dari Rp 10,12 triliun menjadi Rp 9,34 triliun, pemerintah memastikan prioritas belanja tetap diarahkan pada program berbasis kerakyatan.

Bahlil menegaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat, termasuk percepatan elektrifikasi desa dan pengembangan jaringan energi lainnya.

“Ini kita dorong untuk membangun listrik desa, kemudian kita bangun pipa, kemudian jargas dan beberapa program-program kerakyatan lainnya,” pungkasnya.