CORE: Pengganti Ketua OJK Harus Berani, Bersih, dan Tanpa Kompromi

Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Etika Karyani menilai sosok pengganti Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memiliki keberanian dan integritas tinggi. Menurutnya, dua hal tersebut menjadi prasyarat utama untuk memulihkan kepercayaan pasar dan investor.

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu, Etika mengatakan pembenahan OJK tidak cukup dilakukan secara kosmetik. Ia menilai arsitektur pengawasan sektor keuangan saat ini masih cenderung reaktif, minim transparansi, serta rentan terhadap kompromi, sehingga membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan independen.

“Ketua Dewan Komisioner OJK ke depan harus berani dan bersih. Tata kelola internal juga perlu diperkuat untuk memulihkan kepercayaan pasar, baik domestik maupun global,” ujarnya.

Ia menegaskan, regulator harus menunjukkan tindakan nyata, mulai dari penindakan tegas terhadap emiten bermasalah, pembukaan data kepemilikan secara penuh, hingga audit ulang struktur pasar. Menurut Etika, integritas regulator menjadi kunci utama agar tidak muncul persepsi perlindungan terhadap elite pasar.

“Regulator tidak boleh berkompromi. Jangan sampai melindungi elite pasar. Kepercayaan hanya bisa dipulihkan lewat ketegasan dan transparansi,” katanya.

Baca Juga: Sederet Pejabat OJK-BEI Mundur, Guru Besar Unair : Awas Pengganti Tak Kredibel!

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul gelombang pengunduran diri di jajaran OJK. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi sebelumnya telah menyatakan mundur dari jabatannya.

Langkah serupa juga diambil Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK IB Aditya Jayaantara.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rachman juga mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada Jumat (30/1/2026). Iman menyatakan keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab atas kondisi pasar modal Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.