Bahlil 'Curhat' Kehilangan US$7,5 Juta Gegara Luhut, Ternyata Begini

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya blak-blakan mengenai peran krusial Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel (nickel ore) di awal tahun 2020.

Bahlil menyebut Luhut sebagai "otak" di balik fondasi hilirisasi yang kini dinikmati Indonesia, bahkan ia mengaku rela kehilangan potensi keuntungan pribadi sebesar US$7,5 juta demi mengeksekusi visi besar tersebut.

Baca Juga: Bahlil Bakal Larang Ekspor Timah, Targetkan Hilirisasi Total

Bahlil menceritakan momen krusial saat ia dipanggil oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Luhut yang kala itu menjabat Menko Marves. Bahlil mengisahkan bagaimana Luhut secara langsung menantangnya untuk segera menutup keran ekspor mentah guna menarik investasi manufaktur masuk ke tanah air.

“Sama Opung, Pak Luhut Menko saya, hebat beliau. ‘Lil, kau bisa nggak stop itu ekspor ore nikel?’ Saya bilang itu bukan kewenangan saya. Dia bilang, ‘kau ini yang mengepalai investasi, kita ingin investasi masuk’,” ungkap Bahlil dalam kuliah umum di Jakarta, dikutip Minggu (15/2/2026).

Meski saat itu perusahaan pribadi Bahlil tengah bersiap mengekspor 500.000 ton nikel dengan harga sekitar US$15 per ton, ia memilih mengeksekusi arahan tersebut demi kepentingan nasional. Bahlil mengakui secara terbuka bahwa keputusan tersebut mematikan potensi keuntungan bisnisnya sendiri saat itu.

“Saya putuskan melarang ekspor ore nikel. Di saat bersamaan, perusahaan saya dulu ada 500 ribu ton di pelabuhan. Untungnya waktu itu US$15 dolar per ton, ya sekitar US$7,5 juta,” ujarnya.

Keputusan "nekat" yang didorong Luhut tersebut terbukti menjadi game changer bagi ekonomi Indonesia. Data menunjukkan lonjakan nilai tambah yang fantastis, di mana nilai ekspor nikel yang pada tahun 2019 masih berupa bijih mentah berkisar US$ 3,3 miliar, meroket tajam di tahun 2024 ke angka US$ 33–34 miliar per tahun setelah hilirisasi berjalan.

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar angka di Jakarta, melainkan mesin pertumbuhan di daerah. Maluku Utara misalnya mencatat pertumbuhan ekonomi bombastis di level 24–30%. Hal ini juga diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah hilirisasi khususnya di Sulteng, Sultra, dan Sulsel seiring masifnya pembangunan smelter.

Baca Juga: Sepanjang 2025, Vale Cetak 2 Jutan Ton Produksi dan Penjualan Bijih Nikel

“Daerah-daerah yang tadinya pertumbuhan ekonominya rendah menjadi tinggi. Itulah penciptaan lapangan kerja,” tutur Bahlil.