Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Jurus BI Hadapi Pelemahan Rupiah, Penukaran Uang Jelang Idulfitri, dan Tantangan Inovasi

        Jurus BI Hadapi Pelemahan Rupiah, Penukaran Uang Jelang Idulfitri, dan Tantangan Inovasi Kredit Foto: Mochamad Ali Topan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Bank Indonesia bersama perbankan kembali memperkuat layanan penukaran uang rupiah untuk menjawab kebutuhan ketersediaan uang layak edar bagi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026.

        Untuk tahun ini, diperkirakan terjadi kenaikan ketersediaan uang layak edar sebesar Rp185,6 triliun, setara kenaikan 15% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp161,3 triliun pada 2025.

        Asisten Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI, Fenty Tirtasari Ekarina, mengatakan bahwa proyeksi kebutuhan uang selama Ramadan dan Lebaran akan mengalami kenaikan. Hal itu sejalan dengan aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, dan konsumsi rumah tangga yang menguat, serta kebutuhan sistem pembayaran, baik tunai maupun non tunai, yang diprakirakan meningkat selama periode RAFI, sekaligus mendorong pertumbuhan 2026.

        Adapun kebutuhan Uang Pecahan Besar (UPB) sebesar Rp164,3 triliun (naik 14,9%) dan Uang Pecahan Kecil (UPK) sebesar Rp21,3 triliun (naik 16,5%).

        "Kami memperkirakan outflow di periode Ramadan dan Idulfitri tertinggi terjadi di Jawa 35,8%, Jakarta 28,3%, Sumatra 19,3%, disusul Kalimantan, Sulampua, dan Balinusra," kata Fenty dalam Capacity Building Media yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim di Bandung, kemarin.

        Rupiah Kian Melemah

        Beberapa hari terakhir ini, nilai tukar rupiah terus melemah. Senin (16/2/2026), rupiah berada di level Rp16.825 per dolar Amerika Serikat (AS). Angka ini menunjukkan rupiah melemah 0,07% dibanding penutupan Jumat (13/2/2026) kemarin yang berada di level Rp16.836 per dolar AS. Pelemahan rupiah ini berbeda dengan pergerakan sebagian besar mata uang di Asia.

        Dolar Taiwan, misalnya, kini melonjak 0,3%. Disusul ringgit Malaysia yang terangkat 0,19%. Sementara baht Thailand menanjak 0,16% dan won Korea Selatan terapresiasi 0,13%. Lalu, peso Filipina naik 0,12%, dolar Singapura naik 0,06%, dan dolar Hong Kong menguat tipis 0,02%. Yen Jepang menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah anjlok 0,35%, dan rupee India melemah 0,11%.

        Menanggapi hal itu, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jatim, Rifki Ismal, di tempat yang sama mengakui, stabilitas nilai tukar rupiah yang melemah tak hanya dipengaruhi kondisi global. Tingginya konsumsi barang impor mendorong peningkatan kebutuhan valuta asing karena permintaan dolar meningkat untuk membiayai impor, sehingga tekanan terhadap rupiah pun ikut menguat.

        “Saat ini kita masih banyak mengimpor barang konsumsi. Saat impor naik, kebutuhan valas juga meningkat dan berdampak pada nilai tukar kita,” katanya.

        Guna menekan permasalahan itu, lanjut Rifki, BI terus mendorong perubahan pola konsumsi pada masyarakat dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan mencintai produk sendiri.

        "Menurut kami, langkah tersebut dinilai mampu menekan kebutuhan valuta asing, mengurangi ketergantungan impor, dan memperkuat fondasi ekonomi kita nantinya," tambahnya.

        BI Terus Berinovasi Lewat QRIS

        BI dan Kementerian Perhubungan resmi meluncurkan QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP) yang merupakan inovasi dalam sistem pembayaran digital. QRIS TAP memberikan alternatif cara pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung layanan publik dan transaksi ritel secara digital. Dengan QRIS TAP, transaksi dilakukan cukup dengan mendekatkan smartphone.

        Ekonom Senior Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Willy Togi, mengatakan, pihaknya (BI) berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka memperluas akseptasi QRIS TAP serta pengembangan inovasi sistem pembayaran secara berkelanjutan, yang sejalan dengan arah navigasi BSPI 2030.

        "Pengguna tidak dikenakan biaya transaksi menggunakan QRIS TAP. Biaya dikenakan kepada merchant berupa Merchant Discount Rate (MDR) yang ditetapkan untuk kategori Badan Layanan Umum (BLU) dan Public Service Obligation (PSO) sebesar 0%. Sementara merchant kategori lain dikenakan MDR QRIS sesuai skema yang berlaku," ujarnya.

        Baca Juga: Dorong Digitalisasi UMKM, iFortepay Hadirkan QRIS Tanpa Buka Rekening

        Lebih lanjut, Willy mengungkapkan bahwa saat aplikasi QRIS diluncurkan, sudah digunakan oleh 1,6 juta pengguna. Seiring perkembangan waktu, jumlahnya mengalami kenaikan menjadi 43 juta pengguna di tahun 2025 dengan total transaksi mencapai 15,51 miliar. Ini membuktikan QRIS menjadi indikator kuat transformasi sistem pembayaran nasional.

        "Tahun ini QRIS akan menargetkan 17 miliar transaksi, 60 juta pengguna, 45 juta merchant, dan ekspansi ke delapan negara, yakni Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang, akan berlanjut ke China, Korea, India, dan juga dengan Arab Saudi," kata Willy.

        "Untuk mengakselerasi target tersebut, BI menyiapkan berbagai program, termasuk QRIS Jelajah Indonesia yang terbukti meningkatkan volume transaksi secara signifikan," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Mochamad Ali Topan
        Editor: Amry Nur Hidayat

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: