DPRD Jabar Dorong Tiga Kluster Bentuk Holding BUMD, Dedi Mulyadi Usulkan Nama 'Sangga Bhuana'

Dalam upaya memperkuat struktur ekonomi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Barat (DPRD Jabar) mendorong pembentukan holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Holding ini diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan nama "Sangga Bhuana".

Dalam pembentukan holding ini, DPRD mengusulkan berasal dari tiga kluster. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menjelaskan tiga kluster tersebut meliputi, pertama, holding sektor keuangan yang mencakup Bank BJB, BPR, dan lembaga keuangan daerah lainnya. Kedua, holding sektor jasa. Ketiga, holding sektor pangan untuk memperkuat ketahanan dan distribusi pangan daerah.

"Pembentukan holding tersebut diharapkan dapat menata ulang kinerja BUMD agar lebih sehat dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah," kata Ono, Selasa (17/2/2026)

Sementara itu, DPRD mengapresiasi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat selama satu tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat menembus 95 persen, terutama pada aspek pelayanan publik, ketenagakerjaan, dan arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Ono menegaskan capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintahan daerah adalah satu kesatuan antara gubernur dan DPRD dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal,” ujar Ono.

Meski mencatat kepuasan publik tinggi, DPRD menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan hingga 2026. Salah satunya terkait penguatan infrastruktur dasar di tingkat kabupaten dan desa.

Pada 2026, DPRD mencatat adanya pergeseran kebijakan APBD yang mulai diarahkan untuk membantu perbaikan jalan kabupaten, jalan desa, hingga jalan usaha tani. Langkah tersebut dinilai penting karena pembangunan infrastruktur memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Di sektor ketenagakerjaan, DPRD mengapresiasi peluncuran aplikasi Nyari Gawe oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Aplikasi ini dinilai mampu mempermudah akses pencari kerja tanpa harus menghadapi antrean panjang dan biaya tinggi dalam proses rekrutmen.

Selain itu, DPRD juga memantau pembangunan pusat-pusat industri baru di kawasan Rebana yang mencakup Subang, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon. 

"Kita mendorong agar rekrutmen tenaga kerja di kawasan tersebut memprioritaskan masyarakat lokal," tegasnya.

DPRD Jawa Barat turut menyoroti pentingnya evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya terkait pengendalian alih fungsi lahan. Penataan yang jelas antara kawasan industri, permukiman, dan pangan dinilai krusial untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan kepastian bagi investor.

“Investor membutuhkan kepastian kawasan. Jika tata ruang jelas, investasi akan masuk dan berdampak pada pembukaan lapangan kerja,” ujarnya.

Baca Juga: Pengolahan Sampah Regional Tersendat, DPRD Jabar Dorong Investasi Rp20 Miliar di TPPAS Lulut-Nambo

Politisi PDIP ini pun kembali menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara seimbang serta diselaraskan dengan kebijakan gubernur. Meski penurunan angka kemiskinan belum signifikan, DPRD menilai tren positif tersebut sebagai pijakan awal untuk perbaikan berkelanjutan.

“Permasalahan Jawa Barat tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun kolaborasi antara DPRD dan gubernur menjadi kunci untuk memastikan arah pembangunan tetap berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.