Ngeri! Emisi Pembangkit di Luar PLN Tembus 131 Juta Ton

Lonjakan drastis emisi karbon dari sektor industri, kini berada di level yang mengkhawatirkan.

Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat, emisi dari pembangkit listrik mandiri (captive power/non PLN) telah menembus 131 juta ton CO2 (MtCO2) pada tahun 2024.

Angka ini setara dengan 37% dari total emisi sektor ketenagalistrikan nasional, sebuah lompatan tajam dibandingkan lima tahun lalu yang hanya sebesar 20%.

Jika dibiarkan, emisi diprediksi membengkak hingga 166 MtCO2 pada 2037.

Baca Juga: Gandeng Pertamina Group, Elnusa Perluas Portofolio Energi Rendah Karbon

"Pantauan kami ada sekitar 17 gigawatt pembangkit listrik kaptif yang berbasis fosil yang masih ada di tabung hingga tahun 2030."

"Ini mempersulit mitigasi emisi karbon bila tidak dikelola dengan baik," ungkap Direktur Riset dan Inovasi IESR Raditya Wiranegara di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

IESR menemukan, 31,1 GW kapasitas pembangkit mandiri saat ini didominasi oleh PLTU batubara dan gas.

Namun, industri seperti nikel di Sulawesi dan Maluku Utara dihantui risiko stranded asset (aset terbengkalai), karena cadangan mineral yang diperkirakan hanya bertahan paling lama 29 tahun lagi.

"Jika pembangkit captive terus dibangun, ada kemungkinan listrik yang dihasilkan tidak sebanyak yang diperlukan karena produksinya terus menurun," beber Raditya.

Kondisi ini diperparah dengan ancaman pajak karbon lintas batas (CBAM) Uni Eropa mulai 2026.

Baca Juga: KKP Perkuat Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Produk ekspor unggulan RI seperti baja dan aluminium terancam kehilangan daya saing, karena intensitas emisinya tercatat 45,5% hingga 89,9% lebih tinggi dari standar Eropa.

Untuk mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar atau economic lock-in, IESR mendesak pemerintah mengambil langkah strategis, antara lain:

• Kementerian ESDM: Segera merumuskan peta jalan (roadmap) pensiun dini PLTU captive dan melegalkan mekanisme power wheeling untuk memudahkan transmisi energi bersih.
• PLN: Mereformasi biaya paralel (parallel charges) atau biaya standby bagi industri yang beralih ke sistem surya skala besar dengan baterai (BESS).
• Kementerian Keuangan: Memberikan insentif fiskal berupa tax holiday dan penjaminan pinjaman untuk sistem energi hibrida di wilayah terpencil.

"Keputusan bisnis hari ini yang memprioritaskan fosil, justru menciptakan risiko ekonomi masa depan, mulai dari hambatan pasar ekspor hingga penurunan nilai aset," tutur Raditya. (*)