Pemerintah Optimalkan Lokapasar untuk Belanja BLUD

Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mendorong percepatan digitalisasi belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI yang terintegrasi dalam ekosistem INAPROC. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi realisasi anggaran, transparansi, serta akuntabilitas belanja barang dan jasa di sektor layanan publik, khususnya kesehatan dan pendidikan.

BLUD yang mencakup rumah sakit umum daerah (RSUD), puskesmas, dan satuan pendidikan memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan yang lebih tinggi dibandingkan satuan kerja pemerintah biasa. Namun, fleksibilitas tersebut menuntut sistem pengadaan yang cepat sekaligus tertib administrasi, terutama di tengah tekanan kebutuhan layanan dan percepatan belanja daerah.

Direktur BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri melalui pejabatnya Yudia Ramli, menyatakan bahwa pengadaan digital menjadi instrumen penting untuk menjaga disiplin tata kelola belanja BLUD.

Baca Juga: 6 Alasan Pentingnya Garansi Bank dalam Pengadaan Barang-Jasa dan Konsultan Bank Garansi sebagai Solusi

“BLUD memiliki karakteristik pengelolaan yang fleksibel, sehingga membutuhkan proses pengadaan yang cepat namun tetap tertib administrasi. Pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI menjadi instrumen penting agar belanja BLUD transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Dari sisi kebijakan, digitalisasi pengadaan BLUD dinilai berperan strategis dalam mendorong efisiensi belanja daerah. Proses pengadaan yang terdigitalisasi mempersingkat waktu transaksi, mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta memudahkan pengawasan anggaran secara real time. Hal ini relevan di tengah tuntutan percepatan penyerapan anggaran, terutama pada layanan kesehatan dan pendidikan yang bersifat mendesak.

Ketua Tim Pengembangan Sistem Katalog Elektronik V6 LKPP RI, Mieke Eka Putri, menegaskan bahwa Lokapasar Mitra LKPP RI dirancang sebagai bagian dari modernisasi sistem pengadaan pemerintah.

“Melalui Lokapasar Mitra LKPP RI yang terhubung dengan INAPROC, BLUD dapat melakukan pengadaan secara lebih lincah dan terdokumentasi. Ini mendukung transparansi belanja sekaligus mempermudah pengawasan dan pertanggungjawaban,” jelasnya.

Implementasi pengadaan digital di tingkat layanan juga mulai menunjukkan dampak operasional. Direktur RSUD Nene Mallomo Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Suwarta Yuddin Pande, menyebut sistem lokapasar membantu percepatan proses belanja sekaligus meningkatkan kerapian administrasi keuangan.

Baca Juga: Komisi VII DPR Soroti Kontrak Rp24,66 Triliun Pengadaan 105.000 Kendaraan Koperasi Merah Putih

“Belanja pengadaan melalui Lokapasar Mitra LKPP RI membantu dari sisi kecepatan proses dan kerapian administrasi. Sistem terintegrasi ini mendukung pengelolaan keuangan BLUD agar lebih tertib dan efisien,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah menilai penguatan ekosistem pengadaan digital BLUD akan berkontribusi langsung terhadap kualitas layanan publik, sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra lokapasar menjadi kunci untuk memastikan belanja BLUD tidak hanya cepat terserap, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.