Tak Hanya RI, Sekjen DEN Sebut Vietnam Hingga Malaysia Juga Minat Bangun PLTN

Indonesia bukan satu-satunya negara yang akan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di kawasan Asia Tenggara.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana mengungkapkan, Vietnam, Filipina, Malaysia, hingga Singapura, disebut tengah mengkaji opsi serupa.

Malaysia bahkan telah membentuk Nuclear Energy Programme Implementing Organization (NEPIO), sebagai lembaga persiapan kelembagaan program nuklirnya.

Minat kawasan terhadap nuklir tidak terlepas dari karakter pembangkit ini sebagai baseload, yang mampu beroperasi stabil tanpa bergantung pada kondisi cuaca seperti energi surya dan angin.

PLTN juga dinilai rendah emisi karbon, sehingga relevan dengan target dekarbonisasi jangka panjang.

“Jadi nuklir ini bukan kita ingin ikut-ikutan negara lain."

"Sekarang Vietnam sedang bangun, Filipina akan bangun."

"Katanya Singapura juga sudah mulai mikir-mikir seperti itu."

"Malaysia sudah punya NEPIO, organisasinya sudah ada,” ungkap Dadan dalam kanal YouTube Kementerian ESDM, dikutip pada Selasa (3/2/2026).

Di tengah geliat pengembangan nuklir di kawasan tersebut, Indonesia pun memantapkan langkah serupa.

Komitmen pembangunan PLTN telah dituangkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, dengan rencana pembangunan dua unit masing-masing berkapasitas 250 megawatt di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

Model pengembangan yang dipertimbangkan pemerintah mengarah pada teknologi small modular reactor (SMR), yang dinilai lebih fleksibel dari sisi kapasitas dan konstruksi.

Namun demikian, target operasional PLTN pertama pada 2032 menjadi tantangan tersendiri.

Dadan menekankan, dalam standar pembangunan pembangkit nuklir, waktu menuju 2032 tergolong sangat singkat.

“Sebetulnya kalau buat orang nuklir, kita ini sekarang sudah harus sangat buru-buru."

"Karena 2032 itu untuk bangun PLTN itu pendek."

"Idealnya kira-kira 7–8 tahun bangunnya,” jelasnya.

Untuk mendukung persiapan tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan pembentukan NEPIO, yang akan mengoordinasikan lintas kementerian dan lembaga dalam program nuklir nasional.

Di sisi lain, sejumlah negara telah menjalin komunikasi intensif dengan Indonesia terkait peluang kerja sama teknologi.

Dadan menyebut sedikitnya enam negara aktif berdiskusi, yakni Amerika Serikat, Cina, Rusia, Korea Selatan, Jepang, dan Kanada.

Prancis juga sempat berdialog, meski tidak seintensif negara lainnya.

Meski komunikasi terus berjalan, pemerintah belum memutuskan negara mana yang akan menjadi mitra pengembangan nuklir Indonesia.

Menurut Dadan, keputusan tersebut memerlukan pertimbangan matang di tingkat pimpinan, karena menyangkut aspek teknologi, geopolitik, dan strategi ketahanan energi jangka panjang.

Baca Juga: PLTN Pertama RI Mengarah ke NuScale, Target Operasi 2032

"Mau pakai nuklirnya dari Rusia atau Cina atau di mana ya, kan itu perlu pertimbangan yang matang gitu."

"Di situ di tingkat pimpinan lah, kami di bawah, di DEN juga, karena DEN sebetulnya yang ribut-ribut cukup panjang ya," paparnya. (*)