Menteri Koperasi: Jika Kopdes Merah Putih Gagal, Koperasi Indonesia Tamat

Delapan bulan setelah Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih pada Juli 2025, baru 1.000 unit yang selesai dibangun dari target 80 ribu unit.

Sekitar 20 ribu unit lainnya masih dalam tahap konstruksi dengan rata-rata progres fisik baru menyentuh 20 persen.

Di hadapan civitas akademika Institut Teknologi Bandung, Kamis, Menteri Koperasi Ferry Juliantono tidak segan-segan untuk menggambarkan apa yang sedang dipertaruhkan.

"Pemerintah akan berjuang keras agar program Kopdes ini bisa sukses. Kalau sampai gagal, saya meyakini ke depan tidak akan ada lagi eksistensi koperasi di Indonesia," tegasnya dikutip dari ANTARA.

Ferry tidak menyembunyikan jarak antara target dan realisasi, tapi tetap optimistis dengan laju percepatan yang sedang dikejar. Dari total 80.000 unit, sebanyak 30.008 ditargetkan selesai dan mulai beroperasi sepanjang 2026.

"Asumsinya kalau sekarang 20 persen, pada Mei nanti sudah selesai 100 persen dibangun," ujarnya.

Percepatan itu menjadi krusial mengingat komitmen politik yang sudah diletakkan langsung oleh Presiden Prabowo, sebuah program yang tidak dirancang dengan skenario mundur.

Setiap unit Kopdes Merah Putih mendapat plafon anggaran Rp3 miliar. Sebesar Rp2,5 miliar untuk belanja modal mencakup pembangunan fisik dan kelengkapan operasional, serta Rp500 juta untuk biaya operasional awal.

Tujuh fasilitas diwajibkan hadir di setiap unit yakni kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang pendingin, dan sarana logistik.

Dengan tujuh fasilitas itu dalam satu atap, Kopdes Merah Putih dirancang memutus rantai distribusi panjang yang selama ini membebani harga kebutuhan pokok di tingkat desa, sekaligus memperkuat posisi tawar petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro yang selama ini berada di ujung paling lemah dari rantai ekonomi.

Ferry menempatkan Kopdes Merah Putih jauh di atas level program pembangunan infrastruktur biasa. Baginya, ini adalah implementasi konkret dari ekonomi kerakyatan yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, sebuah koreksi terhadap arah ekonomi Indonesia yang dinilai sudah terlalu jauh condong ke liberalisme dan kapitalisme.

"Koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga alat perjuangan rakyat dan sokoguru perekonomian nasional," kata Ferry.

Dukungan terhadap program ini datang pula dari sudut pandang yang lebih filosofis. Filsuf dan pengamat politik Rocky Gerung, yang hadir dalam seminar yang sama, menilai konstitusi Indonesia memang membuka ruang bagi kapitalisme tapi sekaligus menegaskan bahwa ekonomi harus bermuara pada kemakmuran bersama.

Baca Juga: Kopdes Merah Putih Dibangun Fleksibel, Hadapi Tantangan Lahan Desa

"Di sisi lain, kehidupan ekonomi juga harus pro terhadap rakyat kecil. Itu ada dalam tubuh dan semangat koperasi," kata Rocky.

Dengan anggaran triliunan rupiah, target 80 ribu unit, dan nama Presiden Prabowo langsung di balik program ini, tidak ada ruang untuk hasil yang setengah-setengah.