Kredit Foto: Istimewa
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari evaluasi dan pengetatan pengawasan operasional.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Albertus Dony Dewantoro mengatakan penghentian sementara dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan sejumlah fasilitas operasional perlu melakukan penyesuaian standar.
“Berdasarkan data evaluasi, jumlah 1.512 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya tersebar di beberapa provinsi di wilayah II. Yakni DKI Jakarta sebanyak 50 unit; Banten 62 unit; Jawa Barat (Jabar) 350 unit; Jawa Tengah (Jateng) 54 unit; Jawa Timur (Jatim) 788 unit; dan DI Yogyakarta 208 unit,” ujar Dony.
Ia menjelaskan BGN akan melakukan pendampingan serta verifikasi terhadap unit-unit yang terdampak agar dapat segera memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan dalam program MBG.
“Operasional SPPG yang dihentikan sementara akan dibuka kembali secara bertahap setelah seluruh persyaratan operasional dan standar yang ditetapkan telah dipenuhi,” kata Dony.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya. Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap rantai distribusi makanan menjadi salah satu aspek krusial agar proses penyediaan makanan, mulai dari dapur hingga ke penerima manfaat, berjalan sesuai standar keamanan pangan.
Peneliti dan praktisi komunikasi perubahan perilaku dari Yayasan Cipta, Risang Rimbatmaja, menilai tantangan operasional program MBG tidak hanya berkaitan dengan pengawasan teknis, tetapi juga berkaitan dengan persepsi publik terhadap program tersebut.
“Logika pengelola program, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), dan logika masyarakat itu berbeda. Secara statistik, insiden yang terjadi pada program MBG mungkin sangat kecil, hanya 0,00 sekian persen dari total porsi yang didistribusikan. Namun, bagi masyarakat, satu atau dua insiden saja sudah menjadi situasi yang menghebohkan,” ujarnya.
Risang menjelaskan masyarakat cenderung menilai program berdasarkan ekspektasi terhadap kualitas makanan bergizi yang aman, bukan berdasarkan perbandingan statistik jumlah distribusi makanan.
Menurut dia, pengawasan terhadap operasional SPPG harus dilakukan secara ketat tanpa kompromi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program tersebut.
“Lebih-lebih lagi tantangan MBG tidak hanya pada higienitas, tetapi juga pada esensi gizi itu sendiri. Berdasarkan pengamatan yang pernah saya lakukan di beberapa kota besar di Indonesia, literasi masyarakat mengenai konsep gizi seimbang masih memprihatinkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan konsep gizi seimbang memiliki dua pilar utama, yakni keberagaman menu dan proporsi makanan yang tepat antara karbohidrat, lauk pauk, sayur, dan buah.
Menurut pengamatannya, kritik masyarakat terhadap program MBG sering kali lebih berfokus pada jumlah makanan atau jenis lauk yang diberikan, bukan pada keseimbangan nutrisi dalam menu yang disajikan.
“Masyarakat biasanya tidak melihat (keseimbangan gizi) itu. Mereka lebih sering memprotes jumlahnya yang dinilai sedikit, atau jenis lauknya apa. Padahal, esensinya ada pada ragam makanan yang mewakili kebutuhan tubuh dan ketepatan porsinya,” kata Risang.
Ia juga menyoroti rendahnya konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia berdasarkan data kesehatan nasional.
“Orang Indonesia itu makannya kacau. Data menemukan bahwa warga yang cukup makan sayur dan buah itu cuma sekitar 6 persen. Artinya, 94 persen masyarakat kita kurang makan sayur dan buah,” ujarnya.
Baca Juga: Perkuat Standar MBG, Pemerintah Gelar Bimbingan Teknis Penjamah Makanan
Menurut Risang, apabila dijalankan dengan pengawasan yang ketat dan disertai edukasi gizi yang masif, program MBG dapat menjadi sarana untuk mendorong perubahan perilaku makan masyarakat.
Ia mencontohkan model makan siang berbasis sekolah di Jepang yang dinilai berhasil meningkatkan literasi gizi masyarakat melalui program makanan sekolah yang terstruktur.
“Jepang berhasil mengedukasi masyarakatnya untuk memiliki perilaku makan yang benar melalui model makan siang berbasis sekolah. MBG sebetulnya sangat strategis untuk menciptakan perubahan perilaku masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Annisa Nurfitri