Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Indonesia Incar Minyak Rusia yang Lebih Murah, Sanksi AS Jadi Batu Sandungan

        Indonesia Incar Minyak Rusia yang Lebih Murah, Sanksi AS Jadi Batu Sandungan Kredit Foto: Rahmat Dwi Kurniawan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia membuka peluang impor minyak dari Rusia. Alasannya sederhana: pasokan ada, harga kompetitif.

        "Semua negara ada kemungkinan. Yang penting bagi kita sekarang adalah bagaimana barang ada, yang kedua harganya kompetitif," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

        "Ya kenapa tidak? Amerika saja sekarang sudah membuka untuk Rusia," tambahnya.

        Bahlil merujuk pada kebijakan terbaru Washington yang memang sedang ramai diperbincangkan.

        Melansir CNBC, Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada 13 Maret mengeluarkan lisensi sementara yang mengizinkan pembelian minyak Rusia yang sudah berada di lautan sebelum 12 Maret, berlaku hanya hingga 11 April dan mencakup sekitar 124 juta barel di 30 titik lokasi.

        Baca Juga: Bahlil Sebut APBN Tetap Tangguh Meski Harga Minyak Tembus US$100

        Bessent bahkan membuka kemungkinan pelonggaran lebih jauh dengan menyinggung pencabutan sanksi atas ratusan juta barel minyak Rusia yang masih tersanksi di lautan. Tapi ada satu hal yang luput dari pernyataan Bahlil: izin itu tidak otomatis berlaku untuk semua negara.

        India, misalnya, mendapat waiver dari AS bukan tanpa proses. Melansir Euronews, izin tersebut merupakan respons darurat atas krisis pasokan, diberikan setelah Washington berbulan-bulan menekan New Delhi untuk mengurangi pembelian minyak Rusia. India diharapkan kembali membeli minyak Amerika begitu krisis mereda.

        Melansir CNN, Trump bahkan sempat mengancam negara-negara pembeli minyak Rusia dengan tarif besar.

        Sebelum memberi waiver ke India, pemerintahannya lebih dulu menjatuhkan ancaman tarif 50 persen serta sanksi terhadap perusahaan minyak Rusia Lukoil dan Rosneft. Indonesia, hingga kini, belum melalui proses negosiasi serupa dengan Washington.

        Kondisi itulah yang tampaknya sudah diantisipasi Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung empat hari sebelum pernyataan Bahlil muncul.

        "Itu kan keputusan bisnis itu nanti sama Pertamina. Jadi mana yang lebih membutuhkan, sepanjang ada relaksasi ya tentu kita akan memanfaatkan itu prosesnya," ujar Yuliot pada Jumat (13/3).

        Frasa "sepanjang ada relaksasi" menjadi kunci, karena pelonggaran sanksi global yang memungkinkan Indonesia bebas membeli minyak Rusia sampai saat ini belum ada.

        Sementara daya tarik harganya memang nyata: G7 dan Uni Eropa membatasi harga beli minyak Rusia di 60 dolar AS atau sekitar Rp984.000 per barel, jauh di bawah harga minyak Brent yang kini berada di kisaran 87 hingga 100 dolar AS atau Rp1.426.800 hingga Rp1.640.000 per barel.

        Baca Juga: Bahlil Sebut APBN Tetap Tangguh Meski Harga Minyak Tembus US$100

        Selisih harga itulah yang membuat banyak negara tertarik di tengah tekanan pasokan global. Namun stok yang tersedia pun terbatas pada minyak yang sudah telanjur mengapung di lautan, bukan pasokan jangka panjang yang bisa diandalkan.

        Pertamina sebagai penentu keputusan di lapangan belum memberikan pernyataan resmi soal rencana pembelian minyak Rusia.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Wahyu Pratama
        Editor: Fajar Sulaiman

        Bagikan Artikel: