Kredit Foto: Rahmat Dwi Kurniawan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah membuka peluang relaksasi yang terukur, dalam memberikan kuota produksi batu bara dan nikel yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara dan nikel, bila harga komoditas di pasar global menunjukkan tren positif.
Bahlil menjelaskan, lewat instrumen ini diharapkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan (penawaran dan permintaan) dapat terjadi, sehingga harga komoditas mineral dan bara Indonesia tetap kompetitif dan tidak jatuh karena kelebihan pasokan.
“Kalau harganya bagus terus, kita akan memproduksi juga lebih banyak, tetapi kalau harga turun, kita akan menyesuaikan dengan permintaan di pasar."
"Jadi supply dan demand sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan," terangnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Meski begitu, hingga saat ini RKAB batu bara dan nikel belum ada perubahan.
RKAB batu bara 2026 masih direncanakan sekitar 600 juta ton, dan nikel dalam rentang 260-270 juta ton.
Ia menegaskan, pemerintah tetap berpendirian seperti semula, di mana kuota produksi yang dikeluarkan harus sebanding dengan daya serap dalam negeri.
Pengendalian produksi sangat penting untuk melindungi para pelaku usaha pertambangan dari anjloknya harga jual.
“Jangan kebutuhan industrinya, contoh 300 (juta ton), kita mengeluarkan RKAB di atas 300 atau 400, itu nanti harganya jatuh."
"Dan saya tidak mau saudara-saudara kita yang pengusaha tambang dihargai dengan harga yang rendah,” tegasnya.
Bahlil menambahkan, jika harga komoditas terjaga pada tingkat yang baik, maka dampak positifnya akan dirasakan langsung oleh negara dan masyarakat.
“Kalau itu bagus, negara dapat royaltinya bagus, pengusahanya juga bagus, kemudian rakyat yang ikut bekerja juga bisa mendapatkan dampak yang baik,” paparnya.
Sementara, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tri Winarno mengungkapkan, proses persetujuan RKAB untuk tahun-tahun mendatang terus berjalan secara paralel.
Ia melaporkan, sebagian besar dokumen RKAB batu bara sudah hampir rampung diselesaikan.
"Kalau pakai yang 2026 kan boleh, tapi batu bara hampir selesai lah."
"Hampir selesai. Ya 580-an lah (yang sudah terbit)," ungkap Tri.
Baca Juga:Pemerintah Berpeluang Relaksasi Kuota Produksi Batu Bara dan Nikel pada Tahun 2026
Sedangkan untuk komoditas nikel, Tri menyebutkan realisasinya telah mencapai angka yang cukup besar, di tengah upaya pemerintah menyeimbangkan kebutuhan smelter dalam negeri.
"Aduh, aku lupa, enggak ngecek, tapi nikel sudah ada mungkin di atas 150," cetus Tri. (*)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Yaspen Martinus