Anggaran Tertunda, Taiwan Kian Dibayangi Ancaman Serangan dari China

Taiwan dilanda kekhawatir terkait dengan pertahanannya dalam menghadapi ancaman dari China. Penundaan persetujuan anggaran berisiko mengganggu belanja pertahanan senilai T$78 miliar di Taipei.

Kepala departemen anggaran Kementerian Pertahanan Taiwan, Yen Ming-teh mengatakan penundaan tersebut membuat sekitar 21% dari anggaran tahun ini tidak dapat dijalankan sesuai jadwal.  Hal ini berdampak langsung pada berbagai program penting, termasuk pengadaan dan pemeliharaan sistem persenjataan.

Baca Juga: Australia Siapkan Kebijakan Darurat Minyak, Dampak Perang Iran-Amerika Serikat

"Penundaan ini berarti kementerian tidak akan dapat melaksanakan seperlima anggaran tahun ini sesuai jadwal semula, yang berdampak pada pengeluaran sebesar T$78 miliar," kata Yen Ming-teh.

Beberapa proyek yang terancam tertunda mencakup sejumlah alat pertahanan strategi antara lain pengadaan dan pengisian ulang rudal hingga program pelatihan lanjutan jet tempur dari F-16 Fighting FalconLockheed Martin.Penundaan ini dinilai dapat berdampak serius terhadap kesiapan pertahanan dari Taiwan.

"Itu termasuk pengeluaran untuk program-program seperti High Mobility Artillery Rocket System. Ia juga akan mempengaruhi pengadaan dan pengisian ulang rudal dari Javelin," kata Yen.

Yen memperingatkan bahwa penundaan ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kemampuan pertahanan dari Taiwan. Ia menilai bahwa penguatan pertahanan tidak bisa ditunda.

"Sebagai respons terhadap ancaman musuh, penguatan kemampuan pertahanan nasional tidak dapat ditunda. Penundaan waktu apa pun akan menyebabkan dampak negatif yang tidak dapat dipulihkan," kata Yen.

Diketahui, Presiden Taiwan, Lai Ching-te sebelumnya merencanakan peningkatan anggaran pertahanan hingga sekitar T$949,5 miliar di 2026. Angka tersebut setara dengan 3,32% dari produk domestik bruto (PDB), melampaui ambang 3% untuk pertama kalinya sejak 2009.

Namun, parlemen negara tersebut dikuasai oposisi dari Taiwan. Mereka masih menahan persetujuan anggaran serta proposal tambahan belanja militer sebesar US$40 miliar. Meski mendukung peningkatan pertahanan, oposisi menolak memberikan persetujuan tanpa pengawasan ketat, dengan alasan tidak ingin menandatangani “cek kosong”.

Taiwan sendiri menilai peningkatan belanja militer diperlukan untuk menghadapi ancaman dari China. Amerika Serikat juga mendukung langkah tersebut dan berjanji mempercepat pengiriman sistem senjata yang sebelumnya tertunda akibat gangguan rantai pasok global.

Senator Amerika Serikat, John Curtis baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Lai Ching-te. Ia menilai bahwa wilayah tersebut harus melihat perubahan kondisi dari Hong Kong. Curtis menilai bahwa perubahan kondisi dalam wilayah terkait harus menjadi pelajaran penting bagi Taiwan. Hong Kong diketahui kembali menjadi wilayah dari China di 1997.

Baca Juga: Trump Klaim Pemimpin Iran Minta Gencatan Senjata ke Amerika Serikat

Amerika Serikat dalam hal ini menyoroti pengembalian wilayah tersebut pada awalnya diikuti dengan status otonomi khusus. Namun kebijakan keamanan nasional dinilai banyak pihak telah membatasi kebebasan sipil. China sendiri menyatakan langkah itu diperlukan untuk menjaga stabilitas setelah gelombang protes besar.