Menkeu: MBG Dorong Ekonomi Lewat Belanja Negara, Bukan Hanya Bantuan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya sebagai kebijakan sosial, tetapi juga instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui belanja negara. Pemerintah melihat program ini sebagai salah satu cara memperkuat konsumsi domestik di tengah tantangan ekonomi global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut program MBG berpotensi memberikan kontribusi bersih lebih dari 1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka tersebut mencerminkan dampak ekonomi yang berasal dari aktivitas belanja pemerintah yang menggerakkan berbagai sektor.

Menurut Purbaya, efek ekonomi MBG tidak hanya berasal dari distribusi makanan, tetapi juga dari penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar. Program ini diperkirakan mampu menyerap hingga 1 juta tenaga kerja, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan Input-Output Table dari Badan Pusat Statistik, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen umumnya berkorelasi dengan penciptaan sekitar 450 ribu lapangan kerja. Dengan asumsi tersebut, dampak awal MBG secara teoritis bahkan bisa melampaui 2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kalau enggak salah yang terakhir yang saya tahu, 1 persen (kontribusi) itu 450 ribu lapangan kerja. Berarti kalau satu juta (lapangan kerja), 2 persen lebih sedikit. Kira-kira itu dari MBG saja,” ujar Purbaya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa kontribusi tersebut tidak sepenuhnya bersifat tambahan baru dalam ekonomi. Sebagian tenaga kerja yang terserap berasal dari pergeseran sektor lain, sehingga dampak bersihnya diperkirakan berada di kisaran lebih dari 1 persen.

MBG mencerminkan pendekatan pertumbuhan berbasis belanja pemerintah atau government spending-led growth. Strategi ini menempatkan konsumsi yang didorong oleh anggaran negara sebagai motor utama penggerak ekonomi.

Pendekatan tersebut menjadi relevan ketika sektor lain seperti ekspor atau investasi menghadapi tekanan. Dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dari sisi konsumsi, pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan tetap stabil.

“Tapi kan nanti ada juga orang yang pindah ke situ. Itu jadi pengurang. Jadi enggak perlu (kontribusi) 2 persen. Tapi ada yang pindah ke situ dari tempat lain,” kata Purbaya.

Ia menegaskan bahwa meskipun terjadi penyesuaian, dampak program ini tetap signifikan bagi perekonomian.

Baca Juga: Distribusi MBG Bermasalah, Siswa Dipaksa Menyeberang Jalan Ambil Makanan

Lebih lanjut, ia menilai bahwa jika program MBG dijalankan secara optimal, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi akan terlihat secara nyata. Hal ini terutama karena efek berantai dari belanja pemerintah yang mendorong produksi, distribusi, dan konsumsi.

Dengan demikian, MBG tidak hanya diposisikan sebagai program pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai alat kebijakan ekonomi untuk menjaga pertumbuhan. Pemerintah memanfaatkan belanja publik untuk menciptakan efek pengganda yang menyebar ke berbagai sektor ekonomi.