Kementerian ESDM Revisi RUPTL 2025-2034 untuk Percepat Transisi Energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melakukan revisi terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034. Langkah ini diambil agar kebijakan kelistrikan nasional lebih adaptif dalam merespons dinamika kebutuhan energi di dalam negeri.

Sejumlah poin dalam dokumen perencanaan tersebut kini sedang dalam tahap pembahasan intensif untuk dilakukan koreksi teknis. Selain itu, penyesuaian regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem ketenagalistrikan yang lebih fleksibel terhadap perkembangan teknologi terbaru.

“Ada beberapa memang untuk RUPTL itu yang memang ada koreksi,” ujar Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno di Gedung DPR, Rabu (15/4/2026). Di samping itu, pembahasan tersebut difokuskan pada upaya menjadikan regulasi energi nasional lebih responsif terhadap perubahan zaman.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah menekankan pentingnya perubahan RUPTL untuk mempercepat program dedieselisasi di seluruh wilayah Indonesia. Terlebih lagi, pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) secara masif guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Transisi dari pembangkit berbahan bakar solar menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian harga minyak dunia akibat konflik geopolitik. Selain itu, optimalisasi energi terbarukan domestik dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga ketahanan energi nasional dari guncangan global.

Pemerintah berupaya melakukan konversi energi fosil ke sumber energi yang lebih bersih untuk menjamin ketersediaan pasokan jangka panjang. Di samping itu, pemanfaatan seluruh potensi energi hijau di dalam negeri akan terus ditingkatkan guna mencapai target emisi nol bersih.

Berdasarkan dokumen RUPTL yang diluncurkan tahun lalu, total kapasitas pembangkit listrik periode 2025-2034 direncanakan mencapai 69,5 GW. Selain itu, porsi pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) dipatok sebesar 42,6 GW dari total penambahan kapasitas tersebut.

Komposisi perencanaan sebelumnya juga mencakup penyediaan sistem penyimpanan energi (*storage*) sebesar 10,3 GW untuk mendukung keandalan pasokan. Terlebih lagi, sekitar 76 persen dari total rencana pembangunan pembangkit diarahkan sepenuhnya pada pemanfaatan energi ramah lingkungan.

Baca Juga: PSEL: Langkah Cepat RI Ubah 1.000 Ton Sampah Jadi Energi Listrik

Pemerintah optimistis bahwa revisi ini akan memberikan kepastian investasi bagi para pelaku usaha di sektor energi hijau. Di samping itu, sinkronisasi antara kebutuhan industri dan ketersediaan daya listrik akan menjadi perhatian utama dalam proses perbaikan RUPTL.

Eksekusi program transisi energi diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia melalui kedaulatan energi yang berkelanjutan. Dengan demikian, risiko gangguan pasokan listrik akibat gejolak pasar internasional dapat diminimalisir secara efektif melalui diversifikasi sumber daya lokal.