Tiga Kepala Daerah Jatim Diciduk KPK, Emil Dardak: Perlu Pembenahan Sistem Integritas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah di Jawa Timur, menjadi yang ketiga dalam enam bulan terakhir.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menyampaikan keprihatinan atas rangkaian kasus tersebut dan menegaskan perlunya penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

“Kami sangat prihatin. Ini menjadi pengingat untuk terus memperkuat mitigasi risiko dalam tata kelola,” ujarnya di Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026).

Emil menilai kasus tersebut menjadi sinyal bagi pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten, untuk memperkuat sistem integritas dan pengawasan internal.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan inspektorat serta lembaga eksternal, termasuk KPK, guna menutup celah penyimpangan.

“Koordinasi lintas lembaga harus dioptimalkan agar sistem integritas dapat diperkuat,” ujarnya.

Dalam kurun enam bulan terakhir, KPK telah menangani sejumlah kasus yang melibatkan kepala daerah di Jawa Timur.

Terbaru, Gatut Sunu Wibowo diamankan dalam OTT pada 10 April 2026 bersama sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

Sebelumnya, Maidi juga terjaring OTT pada Januari 2026 terkait dugaan pemerasan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Baca Juga: KPK Telusuri Dugaan Suap Cukai Rokok, Modus Ilegal Kian Kompleks

Baca Juga: KPK Usut Dugaan Korupsi di Sektor CHT, Kepastian Hukum dan Iklim Usaha Menguat

Baca Juga: KPK Sebut Polemik Yaqut Cholil sebagai Dukungan Publik dan Untungkan Penanganan Kasus

Sementara itu, Sugiri Sancoko telah lebih dahulu diamankan pada November 2025 atas dugaan suap jual beli jabatan dan proyek pembangunan RSUD dr. Harjono Ponorogo.

Emil menegaskan rangkaian kasus tersebut harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh dalam sistem pengawasan dan integritas di pemerintah daerah.