Gap Pembiayaan UMKM Tembus Rp2.400 Triliun pada 2026, Fintech Bisa Ambil Bagian

Kesenjangan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diproyeksikan masih lebar pada 2026. Kebutuhan kredit sektor UMKM diperkirakan mencapai Rp4.300 triliun, sementara kapasitas pendanaan yang tersedia baru sekitar Rp1.900 triliun. Dengan demikian, terdapat financial gap sebesar Rp2.400 triliun yang masih belum terpenuhi.

Besarnya selisih tersebut menunjukkan masih banyak pelaku usaha kecil yang belum terhubung ke sistem keuangan formal, padahal UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun aktivitas ekonomi daerah.

Founder & CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, mengatakan pembiayaan yang tepat sasaran terbukti mendorong pertumbuhan usaha di level akar rumput. Hasil Sustainability Report Amartha tahun 2025 menunjukkan bahwa 89 persen UMKM binaan Amartha mengalami peningkatan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 63 persen setelah mendapatkan akses pembiayaan. Secara kumulatif, dampak tersebut telah dirasakan oleh sekitar 2,3 juta dari 3,9 juta UMKM binaan Amartha yang tersebar di lebih dari 50.000 desa.

"Ini menegaskan bahwa pembiayaan inklusif bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga menjadi katalis bagi pelaku usaha untuk bertumbuh dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Data tersebut memperlihatkan akses modal masih menjadi faktor penting bagi peningkatan produktivitas usaha mikro, khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini menghadapi keterbatasan layanan keuangan.

Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci untuk mempercepat mobilitas ekonomi masyarakat.

“Masih ada kesenjangan pembiayaan yang menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum terhubung dengan sistem keuangan formal. Ketika akses ini terbuka, dampaknya tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada kemampuan rumah tangga untuk lebih kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi,” jelasnya.

Menurut dia, kehadiran teknologi finansial turut mempercepat peningkatan inklusi keuangan, termasuk bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Data menunjukkan kehadiran teknologi finansial, termasuk pinjaman daring, membuat angka inklusi keuangan meningkat, baik secara umum maupun pada masyarakat 40 persen termiskin. Negara yang sudah mengadopsi teknologi finansial memiliki tingkat inklusi keuangan 41,5 persen lebih tinggi ketimbang negara yang belum mengadopsi teknologi finansial.

"Kehadiran pinjaman daring membuat akses ke layanan keuangan menjadi terbuka lebar dan mendukung program peningkatan inklusi keuangan pemerintah. Di sisi lain, ekosistem keuangan di desa pun terdorong karena adanya pinjaman daring, seperti munculnya agen-agen produk keuangan di desa,” imbuhnya.

Baca Juga: Lewat KUR, UMKM Tetap Bisa Dapat Kredit Aman Meski Ekonomi Berisiko

Baca Juga: Kredit UMKM Masih Rendah, DPR Dorong Penguatan Penjaminan

Baca Juga: Ritel Modern Jadi Jalan Tol UMKM Naik Kelas, Ini Buktinya

Dampak akses pembiayaan juga dirasakan pelaku usaha kecil di daerah. Mama Redha, nelayan asal Sumba, menyebut modal usaha tanpa agunan membantunya membangun sumber pendapatan tambahan di luar hasil tangkapan laut.

“Hasil laut tidak menentu karena bergantung pada cuaca dan pergerakan bulan. Saya sadar butuh pendapatan sampingan agar dapur tetap ngebul. Berkat modal tanpa agunan dari Amartha, kini saya memiliki warung kelontong yang menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarga,” jelasnya.