Reaksi Keras Singapura Terkait Usulan Biaya Lewat Selat Malaka

Singapura menolak tegas gagasan untuk mengenakan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Malaka. Gagasan ini muncul seiring meningkatnya perhatian terhadap posisi strategis dari wilayah terkait dalam jalur perdagangan dan energi global.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan menegaskan bahwa jalur pelayaran dalam wilayah tersebut harus tetap terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan global yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan laut.

Baca Juga: Lewat Pembangunan, Beijing Mau Perkuat Klaim Belasan Ribu Pulau Sengketa di Laut China Selatan

"Hak lintas transit dijamin untuk semua pihak," kata Balakrishnan.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dalam upaya apa pun untuk menutup jalur pelayaran atau membatasi akses di Selat Malaka.

"Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, menghalangi, atau mengenakan biaya di wilayah kami," ujarnya.

Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, yang dilalui oleh sebagian besar perdagangan global, termasuk energi seperti minyak dan gas.

Singapura menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas serta memastikan stabilitas jalur perdagangan global tetap terjaga. Kebijakan ini dinilai penting untuk mendukung kelancaran ekonomi internasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan gagasan untuk mengenakan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Malaka. 

Purbaya menilai, sebagai negara yang berada di jalur vital distribusi energi dunia, Indonesia memiliki peluang untuk mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari aktivitas pelayaran internasional.

“Seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia,” kata Purbaya.

Purbaya mengatakan, saat ini kapal-kapal internasional yang melintas di Selat Malaka tidak dikenakan biaya oleh Indonesia, meskipun sebagian wilayah perairannya berada dalam yurisdiksi nasional.

“Namun, kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, ya. Enggak tahu betul atau salah,” ujarnya.

Purbaya sendiri mengakui implementasi kebijakan tersebut tidak akan mudah. Tantangan utamanya mencakup kompleksitas kerja sama internasional, serta aspek hukum dan geopolitik yang harus diperhitungkan secara matang.

Baca Juga: Blokade Selat Hormuz Jadi Penghalang Negosiasi Iran dan Amerika Serikat

“Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif. Kita harus mulai main ofensif, tapi tetap terukur,” pungkasnya.