Hadapi Ancaman Kemarau, Pemerintah Jamin Ketahanan Pangan Terjaga

Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski potensi musim kemarau 2026 dan fenomena El Nino mulai mengemuka. Kesiapan ini ditopang oleh cadangan beras yang kuat serta langkah mitigasi terkoordinasi lintas sektor.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kondisi pangan nasional berada dalam situasi aman. Ia menyebut Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini telah mencapai 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Kalau dampak ini, ada El Nino, itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena stok kita sudah 5 juta ton, tertinggi selama Republik ini merdeka,” kata Mentan Amran, dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, Sabtu (25/4). 

Penguatan ini tidak berdiri sendiri. Sinergi lintas lembaga turut menjadi kunci, melibatkan BMKG, Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air (SDA), serta Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dan Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP).

Untuk menjaga produktivitas di tengah potensi kekeringan, pemerintah menggelontorkan anggaran sekitar Rp5 triliun. Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp3 triliun difokuskan untuk penguatan infrastruktur irigasi, termasuk pompanisasi dan optimalisasi sumber air, terutama di wilayah rawan kekeringan.

Dari sisi iklim, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menilai kondisi Indonesia masih relatif kondusif bagi sektor pertanian. Meski demikian, potensi kekeringan tetap perlu diantisipasi.

“Kondisi iklim Indonesia sebenarnya sangat baik untuk pertanian. Kekeringan tidak terjadi setiap saat dan kita sudah cukup familiar dalam menghadapinya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dinamika iklim dipengaruhi fenomena El Nino dan La Nina di Samudra Pasifik serta pengaruh Samudra Hindia. Untuk 2026, El Nino diperkirakan berada pada level lemah hingga moderat dengan probabilitas 50–60 persen.

“Kecenderungannya, semakin kuat El Nino maka Indonesia akan semakin kering. Namun kondisi ini tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah,” katanya.

BMKG juga memproyeksikan musim kemarau datang lebih awal, dengan puncak kekeringan diperkirakan berlangsung pada Juni hingga September. Sejumlah wilayah bahkan mulai memasuki fase kering.

Mengantisipasi periode tersebut, Ditjen SDA Kementerian PUPR telah menyiapkan langkah antisipatif berbasis koordinasi lintas kementerian, khususnya untuk periode kritis Juli hingga September.

“Melalui koordinasi lintas kementerian, kami menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi kekeringan, khususnya pada periode kritis pertengahan tahun,” ujarnya.

Sementara itu, dari sisi sarana produksi, Ditjen PSP Kementerian Pertanian menyoroti pentingnya optimalisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) yang telah tersedia di berbagai daerah.

“Secara umum ketersediaan prasarana dan alsintan cukup, namun pemanfaatannya harus dioptimalkan. Masih banyak yang belum digunakan secara maksimal di tingkat daerah,” katanya.

Ia menegaskan bahwa alsintan merupakan aset negara yang harus dimanfaatkan bersama. “Ini bukan milik satu kelompok, tetapi milik negara. Harus digunakan bersama untuk mendorong peningkatan produksi,” katanya.

Di sisi lain, Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Hermanto menekankan bahwa strategi pemerintah tidak hanya berfokus pada mitigasi, tetapi juga peningkatan produksi sebagai bagian dari target swasembada pangan.

“Kita tidak hanya bicara mitigasi, tetapi bagaimana tetap memproduksi di tengah potensi kemarau panjang,” ujarnya.

Melalui program strategis, pemerintah menargetkan optimalisasi lahan hingga 300 ribu hektare, khususnya pada lahan dengan indeks pertanaman rendah. Selain itu, program cetak sawah baru ditargetkan mencapai 150 ribu hektare pada 2026, dengan memastikan kesiapan lahan dan ketersediaan air.

Baca Juga: Food Handler Kompeten, Kunci Keamanan Pangan dan Daya Saing Wisata

Baca Juga: Zulhas Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Penguatan infrastruktur air juga terus dilakukan melalui pengembangan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, pembangunan embung, serta dam parit guna menjaga distribusi air ke lahan pertanian.

Untuk mempercepat realisasi di lapangan, seluruh proses verifikasi dan pemberkasan ditargetkan rampung pada akhir April, sehingga konstruksi dapat dimulai pada awal Mei.

“Kami dorong percepatan verifikasi agar seluruh program bisa segera direalisasikan di lapangan,” jelasnya.