Penuhi Kebutuhan Smelter, Bahlil Jajaki Impor Nikel dari Filipina

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menjajaki peluang impor bijih nikel dari Filipina. Langkah ini sejalan dengan posisi Indonesia yang tengah mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) berbasis nikel.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan dukungan dari negara-negara di regional Asia Tenggara, termasuk Filipina, diperlukan untuk memperkuat rantai pasok bahan baku tersebut.

"Bukan berarti kerja sama untuk kita investasi di sana (Filipina), tapi mereka mungkin bisa menyuplai kalau kita kekurangan bahan bakunya, itu bisa disuplai dari mana saja," tegas Menteri Bahlil saat ditemui awak media di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (6/5/2026).

Rencana tersebut dijadwalkan menjadi salah satu agenda dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Filipina dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 7-8 Mei 2026 mendatang. Bahlil menyebutkan bahwa isu energi dan pangan akan menjadi perhatian utama dalam forum regional tersebut.

"Tuan rumahnya Filipia, isunya itu ada dua, yang pertama adalah isu pangan dan yang kedua adalah energi, dimana energi kita akan membangun satu kekuatan energi di kawasan Asia Tenggara," terang Bahlil.

Bahlil menambahkan, nikel sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik menjadi bagian dari pembahasan penguatan energi di ASEAN. Menurutnya, tidak semua negara di kawasan memiliki ekosistem industri hilir yang terintegrasi dari hulu hingga hilir seperti Indonesia.

"Terkait dengan nikel, Indonesia membuka diri saja. Jadi, itu tidak ada masalah sebenarnya, secara b-to-b, toh industri kita banyak," tambah Bahlil.

Baca Juga: Purbaya Siapkan Bea Keluar dan Windfall Tax untuk Komoditas Nikel

Baca Juga: Dominasi Nikel dan Stabilnya Batu Bara Perkuat Industri Tambang RI

Wacana impor ini kontradiktif dengan kebijakan pemerintah yang memangkas alokasi produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan tahun 2026. 

Volume produksi nikel dalam RKAB 2026 ditetapkan pada kisaran 260 juta hingga 270 juta ton. Angka ini turun sekitar 28–31% dibandingkan kuota 2025 yang mencapai 379 juta ton.

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menjelaskan, dari 416 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang mengajukan total rencana produksi sebesar 440 juta ton, Kementerian ESDM hanya menyetujui volume pada kisaran 250-270 juta ton. Di sisi lain, kebutuhan atau demand bijih nikel domestik untuk industri hilirisasi pada 2026 diproyeksikan mencapai 380-400 juta ton.

"Kita sampaikan juga bahwa demand untuk 2026 itu kurang lebih 380-400 juta ton domestik. Dari 270 juta ton (yang disetujui), kalau demand-nya sampai 400 juta ton tentu luar biasa minusnya," jelas Meidy dalam sebuah diskusi bersama Apindo di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Mengenai potensi pasokan dari Filipina, Meidy mencatat negara tersebut memiliki 37 IUP dengan kapasitas ekspor sekitar 50 juta ton bijih nikel. Namun, sebagian besar volume tersebut telah terikat kontrak dengan Tiongkok.

"Maksimalnya itu sekitar 50 juta ton, mereka sudah mendapatkan kontrak dari China yang tidak bisa diganggu gugat sekitar 28-30 juta ton. Jadi, yang bisa diekspor ke Indonesia hanya sekitar 23 juta ton, tidak tahu ada penambahan IUP di Filipina atau tidak, tapi sepertinya susah," tutup Meidy. 

Sebetulnya, RI bisa dikatakan 'Raja Nikel' dunia. Berdasarkan data International Nickel Study Group (INSG), total produksi nikel dunia pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,1 juta metrik ton (MT). Dari jumlah tersebut, Indonesia memproduksi sebanyak 2,2 juta metrik ton atau berkontribusi sekitar 53,6% terhadap pasokan nikel global.

Sementara itu, laporan USGS Mineral Commodity Summaries 2025 mencatat Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dengan volume 55 juta metrik ton. Besarnya angka produksi dan cadangan ini memposisikan Indonesia sebagai pemain utama yang memengaruhi pergerakan harga nikel di pasar internasional, termasuk di bursa London Metal Exchange (LME).