Danantara Masuk Ride Hailing, Risiko Konflik Kepentingan Mengintai

Rencana pemerintah untuk masuk ke industri ride hailing diduga melalui Danantara dinilai berpotensi mengubah struktur pasar transportasi digital nasional. Keterlibatan negara sebagai pemegang saham disebut dapat memunculkan model state corporatism baru sekaligus meningkatkan risiko distorsi pasar dan konflik kepentingan regulasi.

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengatakan langkah pemerintah tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sekadar intervensi, melainkan sudah menjadi aktor di pasar.

“Saya melihat bahwa langkah pemerintah melalui Danantara untuk masuk ke industri ride hailing tidak sekadar dibaca sebagai intervensi bisnis semata, namun ini sepertinya bentuk state corporatism baru di sektor transportasi digital,” ujarnya kepada Warta Ekonomi, Kamis (7/5/2026).

Ia mengatakan kepemilikan saham oleh negara akan membuat relasi antara regulasi, kepentingan fiskal, dan kepentingan publik menjadi semakin kompleks.

“Dengan kepemilikan saham, negara tidak lagi memosisikan diri sebagai regulator, tetapi juga aktor pasar,” katanya.

Bahkan, kondisi tersebut dinilai dapat memunculkan persoalan economic governance, terutama ketika pemerintah harus menjalankan dua fungsi sekaligus sebagai regulator dan pemilik kepentingan bisnis.

“Keputusan mengenai penurunan biaya dapat dianggap selaras dengan prinsip keadilan distributif, tetapi juga berpotensi menimbulkan market distortion,” ujarnya.

Jika keseimbangan antara kepentingan publik dan korporasi tidak dijaga secara ketat, Herry mengingatkan potensi terjadinya regulatory capture.

Baca Juga: Danantara Target Selesaikan Merger BUMN Aset Manajemen Bulan Ini

Baca Juga: Soal Akuisisi 10% Saham Ojol, CEO Danantara: Bertahap ya

Baca Juga: Danantara Masuk Ride Hailing, Struktur Pasar Terancam Berubah

“Jika pemerintah sebagai pemegang saham sekaligus regulator tidak menjaga keseimbangan, maka risiko regulatory capture muncul, yakni kebijakan yang seharusnya melindungi publik bisa berubah menjadi instrumen untuk melanggengkan kepentingan korporasi negara,” kata Herry.

Selain soal regulasi, ia menilai dampak jangka panjang juga dapat muncul pada struktur ekonomi perkotaan akibat perubahan model bisnis dan potensi kenaikan tarif yang dapat memperlebar segmentasi pengguna layanan transportasi digital.

“Dalam jangka panjang, hal ini bisa menciptakan dual economy di mana kelompok masyarakat urban menengah ke atas tetap menggunakan layanan dengan tarif lebih tinggi, sementara kelompok bawah kembali bergantung pada transportasi konvensional atau informal lainnya,” ujarnya.