Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi 7,5% di 2027, Siapkan 60 Program Prioritas

Pemerintah mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dengan fokus utama mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 5,9-7,5% melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industrialisasi. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengatakan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,9-7,5% sebagai bagian dari jalur menuju target pertumbuhan 8% pada 2029.  

“Rencana Kerja Pembangunan Nasional tahun 2027 ini kami rancang dengan lebih tajam, lebih konkret, lebih realistis, dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun tetap mempertahankan tujuan utama pembangunan nasional kita,” ujarnya dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Tema RKP 2027 mengusung “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri” yang diselaraskan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 bertema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.

Rachmat menjelaskan implementasi RKP 2027 akan diterjemahkan melalui delapan klaster utama PKPN hingga 2029.

“PKPN ini dilaksanakan melalui 8 klaster utama dengan total 60 program untuk memperkuat kemandirian bangsa,” katanya.

Delapan klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Pemerintah menilai penguatan hilirisasi dan industrialisasi akan menjadi salah satu motor utama untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya saing industri domestik.

Di sisi lain, pengembangan ekonomi desa dan pengurangan kemiskinan diproyeksikan menjadi instrumen untuk menjaga kualitas pertumbuhan agar lebih inklusif dan merata di berbagai wilayah.

Baca Juga: Pemerintah Patok Inflasi 2027 di 2,5%, Rupiah Dijaga Maksimal Rp17.500

Baca Juga: Penerimaan Pajak 2027 Ditargetkan 10,5%, Pemerintah Andalkan Coretax dan Windfall Tax

Rachmat menegaskan pemerintah akan memperkuat sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran bersama Kementerian Keuangan serta lembaga terkait agar implementasi program lebih terukur.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat fondasi pembangunan melalui aspek ketahanan keamanan, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, digitalisasi, hingga diplomasi ekonomi.

“Presiden telah menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti di perencanaan, tapi harus terlihat hasilnya. Untuk periode tahun 2025-2029, Presiden juga telah menetapkan pertumbuhan ekonomi menuju 8% yang diiringi dengan pengurangan jumlah penduduk miskin dan penyediaan lapangan kerja,” ucapnya.

Danantara dan Investasi Disiapkan Jadi Penopang

Dalam implementasinya, pemerintah tidak hanya mengandalkan APBN sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan non-APBN melalui investasi dan Danantara untuk memperkuat kapasitas pendanaan program prioritas nasional.

“Justru pembiayaan non-APBN termasuk investasi dan Danantara itu juga harus kita dorong secara aktif agar kapasitas pembangunan kita tidak terbatas oleh fiskal semata,” ujar Rachmat.

Pemerintah berharap kombinasi belanja negara, investasi swasta, serta penguatan pembiayaan alternatif dapat mempercepat realisasi target pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal nasional.