Harga Minyak Melejit, Bappenas Potong Pagu Kementerian dan Lembaga di 2027

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyiapkan pagu indikatif kementerian dan lembaga (K/L) tahun anggaran 2027 dengan nilai yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia di tengah memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah.

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana mengatakan penyesuaian pagu indikatif dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

“Tentu saja inilah yang akan mungkin siang ini bapak ibu terima pagu indikatif, ini mungkin nanti ‘loh kok ini saya kecil?’,” ujar Eka dalam Rakorbangpus 2026 terkait penyusunan RKP 2027 di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurut Eka, pemerintah harus memperhitungkan risiko kenaikan harga minyak mentah global akibat perang berkepanjangan, terutama konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global.

Bappenas pun telah menyiapkan tiga skenario dampak perang terhadap APBN, mulai dari optimistis, moderat, hingga pesimistis.

Dalam skenario optimistis, konflik diperkirakan berlangsung selama satu hingga empat bulan dengan asumsi rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$84 per barel. Pada kondisi tersebut, tekanan terhadap defisit APBN diperkirakan mencapai 0,57% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara dalam skenario moderat, perang diproyeksikan berlangsung hingga delapan bulan dengan asumsi ICP sebesar US$92 per barel. Kondisi itu diperkirakan mendorong tekanan terhadap defisit APBN hingga 0,92% PDB.

Baca Juga: Indonesia Sudah 33 Tahun Terjebak Middle Income Trap, Bappenas Kejar Pertumbuhan 7,5%

Baca Juga: Pemerintah Patok Inflasi 2027 di 2,5%, Rupiah Dijaga Maksimal Rp17.500

Adapun pada skenario pesimistis, jika konflik berlangsung selama satu tahun penuh dengan rata-rata harga minyak mencapai US$102 per barel, tekanan terhadap defisit APBN diperkirakan membengkak hingga 1,2% PDB.

“Inilah kondisi memang yang the best-nya seperti ini, tapi tentu saja memang perlu langkah-langkah inovatif untuk bisa terus bergerak di tengah kondisi yang tidak pasti ini,” ujar Eka.

Pemerintah Siapkan Efisiensi Belanja Negara

Untuk meredam dampak lonjakan harga minyak terhadap fiskal, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi belanja negara. Langkah tersebut antara lain penerapan work from home (WFH), efisiensi perjalanan dinas dan kendaraan dinas, percepatan implementasi B50, hingga mendorong penggunaan transportasi publik.

“Kita perlu mengantisipasi dampaknya bagaimana kepada APBN kita. Ini gambarannya, kalau kita masih perang terus memang ada tekanan kepada pertumbuhan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan lain-lain,” katanya.

Selain menekan ruang fiskal, konflik geopolitik juga diperkirakan memengaruhi sejumlah indikator makroekonomi nasional.

Berdasarkan simulasi Bappenas, dampak konflik Timur Tengah dapat menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,08%-0,44%.

Baca Juga: Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi 7,5% di 2027, Siapkan 60 Program Prioritas

Baca Juga: KSSK Waspadai Gejolak Global, APBN dan Stimulus Jadi Andalan Jaga Pertumbuhan

Di sisi lain, inflasi diproyeksikan meningkat di kisaran 0,82%-2,36%, seiring kenaikan harga energi dan biaya logistik global.

Tekanan eksternal juga diperkirakan memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam proyeksi Bappenas, rupiah berpotensi melemah ke level Rp16.950 hingga Rp17.590 per dolar AS apabila ketidakpastian global terus berlangsung.