DEN Bocorkan Skema Baru Penyaluran Subsidi Energi

Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan bahwa pemerintah tengah melakukan akselerasi transformasi sistem subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi subsidi tepat sasaran berbasis penerima (orang). Langkah strategis ini mengandalkan integrasi data melalui sistem Data Terpadu Satu Map (DTSM) guna menghilangkan hambatan klasik dalam penyaluran subsidi.

Anggota DEN, Satya Widya Yudha, mengungkapkan bahwa selama ini penyaluran subsidi BBM dan LPG di Indonesia masih bersifat subsidi komoditas, yang secara inheren sulit untuk menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Transformasi ini menjadi krusial untuk memperkuat postur fiskal dan mengurangi tekanan pada APBN.

"Transformasi subsidi berbasis insyaallah, Pak, mudah-mudahan kali ini akan benar DTSM, Pak, data, Pak. Ya, karena kita itu dari dulu kalau mau targeted, kan ini commodity subsidy, Pak. It is not targeted subsidy. Kalau kita mau ngomong targeted itu selalu data menjadi hambatan," ujar Satya dalam Sarasehan Energi di Bandung, Selasa (12/5/2026).

Satya menjelaskan, sistem DTSM merupakan upaya serius pemerintah untuk mengompilasi berbagai basis data kemiskinan dan kependudukan menjadi satu peta tunggal. Integrasi data ini diharapkan dapat meminimalisir deviasi penyaluran subsidi di lapangan yang selama ini membebani keuangan negara.

Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, koordinasi lintas sektoral untuk penyempurnaan data ini kini sedang diintensifkan di tingkat kementerian koordinator.

Baca Juga: Ekonom UGM Sebut Subsidi Energi untuk Amankan Daya Beli dari Gejolak Geopolitik

Baca Juga: Penyesuaian Harga Energi Tak Terhindarkan di Tengah Krisis Global

"Alhamdulillah pemerintahan Pak Prabowo, ya, ini dikoordinasi oleh Kemenko Pak Pratik mencoba mengkompilasi agar muncul nanti DTSM ini. Jadi ada Kementerian Sosial dan lain sebagainya," lanjutnya.

Selain pembenahan data, DEN mendorong kebijakan pembatasan jenis kendaraan untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Satya menyebut, jika aturan pembatasan berdasarkan kapasitas mesin (CC) dan jenis kendaraan dapat direalisasikan, terdapat potensi penghematan volume subsidi yang signifikan.

"Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya hitungan kami itu 10-15% daripada volume. Kalau LPG 3 kilogram itu transformasi ke subsidi yang berbasis orang ya dengan data tadi P3KE dan DTKS," tegas Satya.

Langkah reformasi subsidi ini merupakan bagian dari trilogi strategi pengendalian energi yang sedang digarap pemerintah, mencakup sisi permintaan (demand side), pasokan (supply side), dan ketepatan sasaran. Upaya ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional dan stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global yang volatil.