Stok Melimpah Ruah, ASN Bakal Dapat Tunjangan Beras Lagi?

Pemerintah membuka peluang mengembalikan tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bentuk fisik. Wacana itu mencuat setelah stok beras nasional melonjak hingga mencetak rekor tertinggi dalam sejarah.

Perum Bulog kini tengah menyiapkan proposal resmi terkait pemberian tunjangan beras tersebut. Langkah ini dilakukan di tengah stok cadangan beras pemerintah yang per April-Mei 2026 disebut telah menembus angka lebih dari 5,19 juta hingga 5,3 juta ton.

Namun, Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita mengatakan usulan itu masih akan disesuaikan dengan kondisi fiskal pemerintah dan ketersediaan anggaran.

"Ya mungkin nanti kita akan coba bikinkan proposal, soalnya kan itu berkaitan juga dengan ketersediaan anggaran nanti, bagaimana fiskalnya," kata Febby.

Baca Juga: DPRD DKI Kawal Perubahan TKD Guru PNS Jakarta, Pastikan Hak Terpenuhi

Menurutnya, skema tunjangan beras sebenarnya bukan hal baru. Saat ini, model distribusi beras untuk ASN sudah diterapkan di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur.

"Karena sebenarnya saat ini sudah ada tuh di daerah timur, yang kita salurkan beras-beras untuk ASN-nya," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal, menilai pengembalian tunjangan beras dalam bentuk fisik dapat menjadi solusi untuk menjaga penyerapan hasil panen petani lokal.

Dengan adanya distribusi rutin kepada jutaan ASN di seluruh Indonesia, Bulog dinilai bisa lebih optimal menjalankan fungsi sebagai off-taker atau penyerap hasil pertanian nasional.

“Kami sedang menyusun proposalnya untuk diajukan kepada kementerian terkait. Tujuannya agar stok beras yang diserap dari petani memiliki saluran distribusi yang jelas dan rutin, salah satunya melalui tunjangan beras ASN,” terangnya dalam keterangan resmi.

Baca Juga: Bulog Buka Gudang ke Publik, Stok Beras Membludak hingga Butuh Tambahan

Selama ini, tunjangan beras untuk sebagian besar ASN memang sudah dikonversi ke dalam bentuk uang tunai yang masuk dalam komponen gaji bulanan. Kebijakan itu dinilai membuat peran Bulog dalam distribusi beras langsung semakin berkurang, sekaligus mempengaruhi perputaran stok di gudang pemerintah.

Jika nantinya usulan tersebut disetujui, Bulog memastikan kualitas beras yang disalurkan kepada para aparatur negara akan berada dalam kondisi terbaik.

Selain membantu menjaga stabilitas stok nasional, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani dalam negeri.