Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        PKB Minta Evaluasi Total Lomba Cerdas Cermat MPR

        PKB Minta Evaluasi Total Lomba Cerdas Cermat MPR Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, melayangkan kritik terhadap dewan juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

        Pria yang akrab disapa Amure ini menyesalkan proses penjurian yang dinilai tidak objektif dan merugikan peserta.

        Menurut Amure, keputusan dewan juri telah memicu kekecewaan mendalam, baik di kalangan siswa peserta lomba maupun guru pendamping.

        Ia menilai, sikap juri tersebut mengabaikan prinsip objektivitas dan profesionalisme yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam sebuah kompetisi pendidikan.

        "Sikap juri seperti itu tidak mencerminkan kualitas seorang juri sejati. Dalam lomba pendidikan, apalagi yang membawa semangat 4 Pilar MPR, objektivitas dan integritas harus menjadi hal utama,” tegas Amure di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

        Di tengah polemik tersebut, ia juga berpesan agar semangat para siswa tidak lantas padam. Ia menegaskan bahwa usaha, pengetahuan, dan semangat kebangsaan yang telah ditunjukkan oleh para peserta selama kompetisi tetap layak mendapat apresiasi tinggi.

        "Untuk adik-adik siswa, saya berharap tetap semangat dan jangan kecewa berlebihan. Kalian adalah generasi penerus bangsa yang harus terus belajar, berprestasi, dan menjaga nilai-nilai kebangsaan,” ujarnya.

        Meski menyayangkan insiden penjurian tersebut, Amure tetap mendukung penuh keberlanjutan program LCC 4 Pilar MPR. Menurutnya, ajang ini memiliki peran vital dalam membentuk karakter kebangsaan generasi muda.

        Namun, ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh agar kompetisi serupa di masa depan bisa berjalan lebih sehat dan bermartabat.

        "Kegiatan semacam ini harus terus dilaksanakan secara konsisten demi menanamkan pemahaman yang utuh tentang demokrasi, Pancasila, konstitusi, serta nasionalisme di kalangan siswa. Namun pelaksanaannya juga harus benar-benar profesional, transparan, dan adil agar tujuan pendidikan itu tidak tercoreng,” pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: