Bentengi Keluarga dari Ancaman Siber, Literasi Digital Perempuan Dinilai Krusial

Di tengah pesatnya arus digitalisasi, peran perempuan kini tidak lagi sebatas penjaga dan pendidik di ranah domestik, tetapi juga menjadi ujung tombak pelindung keluarga dari berbagai ancaman siber.

Hal itu menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (Alppind).

Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Farida Dewi Maharani, mengatakan perempuan saat ini memegang peran strategis sebagai penggerak ekonomi sekaligus navigator keluarga di ruang digital. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penetrasi internet pada perempuan mencapai 75,08 persen, sedikit di bawah laki-laki sebesar 80,18 persen.

Meski demikian, perempuan mendominasi pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan porsi mencapai 64,6 persen dari total 65,5 juta UMKM di Indonesia.

Farida menilai masifnya penggunaan internet juga membawa ancaman serius. Ia mencatat terdapat 1.091 kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dengan 90 persen kasus bermuatan seksual. Selain itu, terdapat lebih dari 5,5 juta kasus pornografi anak di Indonesia sepanjang 2021 hingga 2024.

“Teknologi bisa dimanfaatkan untuk menjaga keluarga. Perempuan memiliki kelebihan karena anak biasanya lebih terbuka dan suka bercerita kepada ibu. Karena itu, perempuan tidak boleh hanya menjadi pengguna, tetapi juga harus menjadi penggerak teknologi,” ujar Farida.

Direktur Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Nunil Pantjawati, menekankan pentingnya penerapan cyber hygiene atau kebersihan siber di lingkungan keluarga.

Menurut Nunil, ancaman seperti perundungan siber, kecanduan gim daring, penipuan, hingga paparan konten negatif harus diantisipasi melalui pengawasan aktif orang tua. Ia menyebut sekitar 60 persen remaja pernah mengalami dampak negatif dari aktivitas siber.

“Orang tua diharapkan mampu membangun kebiasaan digital yang sehat, mulai dari mengatur screen time hingga mengedukasi risiko penggunaan gawai,” kata Nunil.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk melapor ke layanan hotline BSSN apabila menemukan konten berbahaya di ruang digital.

Ketua Bidang Infratelnas MASTEL, Sigit Puspito Wigati Jarot, menilai pola pengasuhan di era digital juga perlu diubah. Menurut dia, tantangan parenting saat ini bukan hanya soal kepatuhan anak, tetapi bagaimana membentuk anak yang tangguh secara mental dan etika di tengah paparan algoritma serta tekanan psikososial seperti FOMO atau Fear of Missing Out.

“Konsep parenting harus diubah dari mode pengawas menjadi mode navigator atau co-viewing. Jangan panik saat anak terpapar konten negatif, tetapi dampingi dan berikan batasan,” ujar Sigit.

Ia menambahkan, penguatan kapasitas perempuan di era digital bukan lagi sekadar pilihan sosial, melainkan menjadi kebutuhan strategis dalam menjaga ketahanan negara.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Universitas Nusa Bangsa, Prof. Dr. Ir. Luluk Setyaningsih, menegaskan pentingnya pendidikan bagi perempuan agar mampu menjadi pelindung keluarga yang tangguh di era digital.

“Ibu adalah pengajar moral pertama. Ibu harus menjadi pribadi yang cakap, cerdas, dan baik. Untuk mendapatkan negara yang terdidik, maka diperlukan ibu-ibu yang terdidik pula,” kata Luluk.

Ia menilai fondasi pendidikan di rumah menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan ketahanan keluarga, termasuk fenomena childfree.

Dari sisi ketenagakerjaan, Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Nuryanti, mengatakan pendidikan tinggi juga menjadi kunci bagi perempuan untuk menghadapi tantangan ekonomi.

Meski tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 56,6 persen pada 2025, menurut Nuryanti, perempuan masih menghadapi persoalan kesenjangan upah dan beban peran ganda.

“Pendidikan tinggi tidak hanya untuk meningkatkan nilai tawar di dunia kerja. Ibu yang memiliki pendidikan tinggi akan membawa perbedaan besar, karena mereka bisa mendidik anak-anaknya dengan jauh lebih baik,” pungkasnya.