Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Defisit BPJS Kesehatan 2026 Diproyeksi Tembus Rp23 Triliun, Ini Penyebabnya

        Defisit BPJS Kesehatan 2026 Diproyeksi Tembus Rp23 Triliun, Ini Penyebabnya Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan diproyeksikan menghadapi tekanan keuangan serius pada 2026. Defisit BPJS diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun per bulan, dengan total potensi defisit tahunan diperkirakan menembus Rp20 triliun hingga Rp23 triliun.

        Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Lula Kamal, menyampaikan persoalan utama defisit ini berasal dari tingginya rasio klaim dibandingkan dengan pengumpulan iuran peserta aktif. Pada Desember 2025, rasio klaim BPJS tercatat mencapai 117%, sementara pengumpulan dana hanya berada di level 107%.

        "Dana yang dipakai lebih besar dari yang ditabung (iuran aktif). Jadi besar pasak daripada tiang," ungkap dia dalam acara Manajemen dan Kebijakan Publik : Pengelolaan BPJS Secara Berkelanjutan, dikutip Kamis (21/5/2026).

        Saat ini, cakupan kepesertaan BPJS disebut telah mencapai 99,4% dari total penduduk Indonesia. Namun, tantangan muncul pada tingkat keaktifan peserta. Dari total peserta tersebut, hanya sekitar 79% yang rutin membayar iuran setiap bulan.

        Besarnya jumlah peserta nonaktif turut memperburuk kondisi arus kas BPJS. Disebutkan, peserta yang tidak aktif mencapai 58,32% dengan total tunggakan iuran diperkirakan lebih dari Rp28 triliun.

        "Defisit BPJS saat ini mencapai 111,86%. Defisit yang terus berjalan. Tiap bulan alami defisit," ungkap dia.

        Baca Juga: BPJS Kesehatan Pastikan Perlindungan Jemaah Haji di Sumut

        Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Peran Ekonomi Lewat Perlindungan Pekerja

        Adapun beban terbesar pengeluaran BPJS saat ini berasal dari penyakit katastropik seperti jantung, kanker, gagal ginjal, dan stroke. Tingginya biaya pengobatan penyakit kronis tersebut membuat belanja kesehatan terus meningkat.

        "Tantangan BPJS yang belum selesai adalah, tindakan pencegahan harusnya bukan di kuratif, tapi di pengobatan promotive, preventif, dan itu yang belum berjalan dengan baik. Sehingga dana habis untuk belanja kesehatan dan bukan menjaga kesehatan," pungkas dia.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Dwi Aditya Putra

        Bagikan Artikel: