Seluruh Blok Migas Terminasi di Aceh Laku Terjual, BPMA Siap Teken Kontrak PSC Tahun Ini

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) mengumumkan keberhasilan besar dalam menarik minat investor global dan lokal untuk mengelola seluruh blok migas terminasi di Serambi Mekkah. Dari empat blok yang tengah diproses, BPMA menargetkan dua kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC) dapat resmi ditandatangani pada akhir 2026.

Kepala BPMA, Nasri Djalal, mengungkapkan bahwa pencapaian ini menandai babak baru bagi industri hulu migas Aceh karena seluruh wilayah kerja yang telah habis masa kontraknya kini telah mendapatkan calon pengelola baru.

"Pencapaian penting lainnya adalah BPMA berhasil menarik minat investor terhadap seluruh blok terminasi yang ada di Aceh pada tahun ini,” kata Nasri dalam ajang IPA Convex 2026 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (21/5/2026).

Salah satu primadona dalam daftar tersebut adalah Blok Lhokseumawe (eks Zaratex) yang diperkirakan menyimpan cadangan gas jumbo hingga 900 BCF. Blok ini menjadi yang paling siap untuk diteken kontraknya karena status teknisnya yang sudah sangat matang sebelum terminasi.

“Ketika terminasi dilakukan pada 2024, blok tersebut sudah berada pada tahap POD (Plan of Development), sehingga tinggal pembuktian cadangan melalui pengeboran lanjutan. Potensinya diperkirakan mencapai sekitar 900 BCF gas,” ujar Nasri.

Selain Blok Lhokseumawe yang diminati konsorsium PT Energi Hijau Biru dan Barakah Petroleum Malaysia, raksasa energi Jepang juga resmi masuk ke Aceh. Konsorsium Japan Petroleum Exploration (Japex) dan JOGMEC tercatat berminat mengelola Blok Andaman I yang sebelumnya dilepas oleh Repsol. Proses joint study untuk konsorsium Jepang ini ditargetkan rampung pada November mendatang.

Adapun dua blok lainnya adalah South Block A yang diminati oleh BUMD Aceh, PT PEMA, serta Blok Meuseuraya yang sedang dalam tahap joint study oleh PT Putra Indo Manunggal.

“Target BPMA tahun ini adalah dua blok bisa langsung masuk ke tahap kontrak PSC (Production Sharing Contract). Sementara dua lainnya ditargetkan menyusul pada awal 2027,” ungkap Nasri.

Baca Juga: Bukan Soal Cadangan, Ini Alasan Investor Migas Lebih Pilih Vietnam Dibanding RI

Baca Juga: Bahlil Jamin Tak Ada Pemangkasan Ekspor Gas dan Bebaskan DHE Migas

Sejalan dengan gairah investasi tersebut, BPMA juga tengah memperjuangkan perluasan wilayah kewenangan melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Jika revisi ini disahkan, BPMA berpotensi mengelola wilayah laut hingga sejauh 200 mil.

“Jika revisi tersebut disahkan, maka kewenangan BPMA nantinya dapat mencapai hingga 200 mil laut,” tegasnya.

Nasri optimistis, dengan masuknya investor baru di blok-blok strategis serta temuan-temuan baru di wilayah offshore Andaman yang diproyeksikan berproduksi pada 2028–2029, Aceh akan memperkuat posisinya sebagai tulang punggung pasokan gas bumi nasional.