Menhub Butuh Rp800 Juta tapi Prabowo Beri Rp4 Triliun, Dana Sisa Akan Digunakan untuk Ini

Pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk memperkuat keselamatan perkeretaapian nasional. Dari total dana Rp4 triliun yang dialokasikan Presiden Prabowo Subianto, kebutuhan awal yang dihitung Kementerian Perhubungan justru masih jauh di bawah angka tersebut.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan alokasi Rp4 triliun itu akan digunakan untuk memperkuat keselamatan perkeretaapian melalui peningkatan fasilitas perlintasan sebidang, serta pembangunan flyover dan underpass di berbagai daerah.

Usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Dudy menyebut anggaran yang disiapkan Presiden bahkan lebih dari cukup untuk menjalankan program peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Perhubungan, kebutuhan anggaran saat ini diperkirakan sekitar Rp800 miliar untuk penanganan perlintasan sebidang yang bermasalah.

“Bukan kurang. Presiden menganggarkan Rp4 triliun, tapi setelah perhitungan kami itu, kurang lebih hanya membutuhkan sekitar Rp800 miliar untuk perlintasan sebidang,” kata Dudy.

Besarnya ruang anggaran yang masih tersedia membuka peluang percepatan pembangunan infrastruktur pendukung keselamatan lainnya. Sisa dana yang telah disiapkan pemerintah akan diselaraskan dengan pembangunan flyover dan underpass di sejumlah titik prioritas.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang sekaligus meningkatkan keamanan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Kementerian Perhubungan telah mengidentifikasi 1.638 lokasi yang membutuhkan penguatan fasilitas keselamatan guna mendukung operasional perkeretaapian yang lebih andal.

“Jadi nanti mungkin sisa dananya yang Rp4 triliun itu juga kita akan sinkronkan dengan pembangunan flyover dan underpass. Itu banyak yang perlu dipasang 1.638 titik,” ujar Dudy.

Pemerintah berharap dukungan anggaran tersebut dapat mempercepat peningkatan standar keselamatan perkeretaapian nasional sekaligus menghadirkan layanan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terpercaya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan bersama PT KAI, Danantara, BP BUMN, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah melaksanakan Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026.

Melalui kegiatan itu, seluruh pihak menyatakan komitmen menutup 172 perlintasan sebidang berisiko tinggi serta mempercepat peningkatan keselamatan di titik prioritas nasional.

Untuk peningkatan keselamatan pada 1.638 lokasi prioritas tersebut, total investasi yang dialokasikan mencapai Rp842,48 miliar.

Baca Juga: Refly Harun: Godaan Dua Periode Bisa Buyarkan Komitmen Prabowo

Rinciannya meliputi kebutuhan petugas penjaga perlintasan sebesar Rp603,9 miliar, pembangunan pos jaga Rp158,1 miliar, serta fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal Rp60,9 miliar.

Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, terdiri atas 2.771 perlintasan terdaftar dan 903 perlintasan tidak terdaftar. Dari hasil evaluasi, sebanyak 172 perlintasan direkomendasikan ditutup karena memiliki lebar jalan kurang dari 2 meter.

Sementara itu, 1.638 lokasi prioritas akan ditingkatkan aspek keselamatannya, mulai dari penyediaan petugas penjaga, pembangunan pos jaga, fasilitas pendukung, alat komunikasi, hingga perlengkapan keselamatan lainnya.