Ribuan Dapur MBG Disetop Sementara, BGN Bongkar Masalah Standar di Lapangan

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah melakukan perbaikan akan kembali diizinkan beroperasi. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai bagian dari pembinaan agar standar layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meningkat.

BGN memastikan pendekatan yang digunakan bukan sekadar penindakan, melainkan juga pendampingan terhadap mitra pelaksana di lapangan. Banyak SPPG dinilai sudah berkontribusi sejak awal program berjalan sehingga tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

“SPPG yang telah melakukan pembenahan dan memenuhi seluruh standar akan diberikan kesempatan untuk kembali beroperasi. Kami ingin memastikan kualitas program terus meningkat dari waktu ke waktu,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dalam proses evaluasi tersebut, BGN menemukan sejumlah persoalan teknis pada sebagian dapur MBG. Masalah itu mencakup infrastruktur yang belum sesuai standar, belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga belum lengkapnya sertifikasi higiene sanitasi.

Temuan tersebut membuat pemerintah melakukan pengetatan besar-besaran terhadap standar operasional SPPG di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan makanan yang disalurkan benar-benar aman, sehat, dan layak konsumsi masyarakat.

“Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat,” tegas Dadan.

Akibat proses evaluasi tersebut, sebanyak 4.581 SPPG sempat dihentikan sementara operasionalnya sejak awal 2025. Penghentian dilakukan sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas dan penyesuaian standar pelayanan nasional.

Dari jumlah tersebut, 3.429 SPPG telah kembali beroperasi setelah menyelesaikan perbaikan yang diminta. Sementara itu, 1.152 SPPG lainnya masih menjalani proses pembenahan dan belum diizinkan beroperasi.

BGN menilai langkah penghentian sementara ini penting untuk menjaga integritas program MBG yang sedang berjalan secara nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa ekspansi program tidak mengorbankan standar kualitas dan keamanan pangan.

Selain itu, kebijakan evaluasi juga muncul di tengah sorotan terhadap tata kelola dapur MBG di sejumlah daerah. Sebelumnya, BGN juga menindaklanjuti dugaan penipuan terkait jual beli titik lokasi dapur MBG yang mencuat di publik.

Baca Juga: BGN Luncurkan Aplikasi Pengawas MBG, Begini Caranya!

Pemerintah menegaskan bahwa setiap SPPG harus mengikuti standar yang sama tanpa pengecualian, terutama terkait sanitasi dan kelayakan fasilitas produksi makanan. Hal ini menjadi syarat utama sebelum dapur kembali diizinkan beroperasi penuh.

Dengan pola ini, BGN berharap program MBG tidak hanya berjalan luas secara jumlah, tetapi juga kuat dalam kualitas pelaksanaan di lapangan. Pemerintah menekankan bahwa peningkatan mutu akan dilakukan secara bertahap namun ketat di seluruh jaringan SPPG.