Rudy Mas’ud Didesak Mundur, Netizen Justru Bilang Bertahan

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud belakangan menjadi sorotan publik akibat sejumlah kebijakan anggaran yang menuai kontroversi, bahkan sampai muncul desakan agar dirinya mundur dari jabatan.

Namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menilai wajar jika seorang pejabat mendapat kritik. Ia mengingatkan Rudy yang juga Ketua Golkar daerah agar tidak gentar menghadapi tekanan. 

“Nggak apa-apalah, kamu Ketua Golkar kok, nggak apa-apa. Jadi nggak ada itu kita mundur-mundur,” ujar Bahlil pada pembukaan dan peresmian acara Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2026 yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang, Rabu (20/5/2026).

Sejumlah netizen pun menyuarakan dukungan sejalan dengan pernyataan Bahlil. Akun @salmansuhartog menilai Rudy tidak perlu mundur, namun tetap harus mendengarkan kritik rakyat Kaltim.

“Bahlil bener soal tidak perlu mundur, tapi kritik rakyat Kaltim juga harus tetap didengar dan direspons serius,” tulisnya di X, dikutip Senin (25/5).

Netizen lain, @haikalraharjoj, menambahkan Rudy bisa bertahan jika serius merespons aspirasi masyarakat. “Rudy bisa survive dari ini kalau mau dengerin rakyat dengan serius, bukan cuma andalkan dukungan partai,” ujarnya.

Rudi Mas'ud memang tengah menjadi seorotan publik di Kalimantan Timur akibat beberapa kebijakan anggarannya. 

Kritikan publik tersebut dipicu oleh sejumlah proyek pengadaan pemerintah lokal, di antaranya adalah pengadaan armada mobil dinas baru yang menelan anggaran fantastis senilai Rp8,5 miliar. 

Baca Juga: 'Pernah Jadi Anggota Dewan?', Tanggapan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Soal Tuntutan Hak Angket

Baca Juga: Yakin Rudy Mas’ud Tak Terpengaruh Narasi Keliru, Walkot Samarinda Andi Harun Bantah Terlibat Aksi Masa yang Tuntut Hak Angket

Selain itu, muncul pula sorotan tajam mengenai alokasi anggaran belanja untuk keperluan laundry yang mencapai angka Rp450 juta. 

Kebijakan lain yang tidak kalah memicu kontroversi di tengah masyarakat adalah adanya rencana proyek renovasi bangunan rumah dinas jabatan yang dianggarkan hingga menyentuh angka Rp25 miliar, di mana gelombang protes tersebut bahkan sampai memicu terjadinya aksi unjuk rasa atau demonstrasi di wilayah Kalimantan Timur.