PDIP Desak Pemerintah Buka Agenda Kunjungan Berulang Prabowo Ke Prancis

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta pemerintah menjelaskan tujuan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis. Desakan muncul karena kepala negara telah mendatangi negara tersebut sebanyak tiga kali.

Rangkaian lawatan luar negeri itu terlaksana dalam kurun waktu kurang dari lima bulan terakhir. Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menegaskan setiap perjalanan dinas presiden wajib memiliki agenda yang jelas.

Tujuan diplomatik serta target capaian dari kunjungan tersebut juga harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Andreas menyampaikan pandangan tersebut usai menghadiri agenda Bimbingan Teknis DPRD PDI-P se-Indonesia.

"Ya, tentu, kunjungan luar negeri itu kan apa, tentu ada tujuannya gitu. Dan tentu, terutama di dalam dunia diplomasi ketika presiden berkunjung ke suatu negara, itu tentu harus teragenda dengan ketat, terus kemudian target-target apa yang akan dicapai, dan kemudian disampaikan kepada publik," ujar Andreas.

Acara internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Andreas kemudian membandingkan aktivitas diplomatik ini dengan tradisi kepemimpinan nasional pada masa lalu.

Agenda luar negeri kepala negara sejak era Soekarno hingga Soeharto selalu dibarengi jadwal yang padat. Setiap perjalanan resmi juga memiliki sasaran target pembangunan nasional yang terukur serta jelas.

Pihak Kementerian Sekretariat Negara atau juru bicara kepresidenan dituntut segera memberikan penjelasan resmi. Masyarakat berhak mengetahui urgensi serta hasil nyata yang ingin diraih dari setiap perjalanan.

"Kita juga pernah punya presiden yang dikritik sering ke luar negeri waktu zaman Gus Dur, ya. Sekarang ya orang menyampaikan atau melihat itu pada Pak Prabowo. Tentu di sini yang Setneg atau juru bicaranya yang harus menyampaikan apa agenda-agenda perjalanan luar negeri tersebut, dan apa yang ingin dicapai melalui perjalanan-perjalanan luar negeri tersebut," tutur Andreas.

Informasi mengenai rencana kunjungan seharusnya sudah disebarluaskan sebelum rombongan kepresidenan berangkat ke negara tujuan. Pola penyampaian informasi yang berjalan selama ini dinilai terlambat karena baru diumumkan setelah presiden tiba.

"Ini kan menjadi pertanyaan kan karena setelah pergi sampai di sana dulu baru kemudian penjelasannya belakangan gitu. Seharusnya kan sebelum pergi itu media sudah tahu sehingga publik, rakyat sudah tahu gitu, karena presiden pergi mewakili negara gitu," kata Andreas.

Keterbukaan informasi ini dinilai sangat krusial karena presiden bertindak atas nama perwakilan negara. Tim komunikasi pemerintah memegang peran penting untuk meredam reaksi negatif serta kesalahpahaman di masyarakat.

"Ya sederhana aja apa yang menjadi program pemerintah, apa yang harus dilakukan. Ya misalnya kayak presiden pergi, ini disampaikan ke publik gitu," jelas Andreas.

Penjelasan resmi dari pihak istana juga tidak boleh hanya menyentuh ranah kegiatan seremonial semata. Alasan ibadah keagamaan seperti rencana pelaksanaan salat Iduladha di Prancis dinilai tidak bisa menjadi argumentasi.

Baca Juga: Prabowo Bikin Indonesia Jadi Bahan Perbincangan Global

"Tidak, oh ini pergi ke ini, pergi ke apa nanti sholat Idul Adha di Prancis. Itu kan bukan argumentasi gitu," pungkas Andreas.

Presiden Prabowo Subianto sendiri tercatat memulai lawatan ketiganya ke Prancis pada hari Rabu 27 Mei 2026. Dua agenda kunjungan bilateral sebelumnya telah terlaksana pada tanggal 23 Januari serta 14 April 2026.