Jaga Daya Tahan Industri Nasional, Ekonom: Penyesuaian Harga LNG Harus Bertahap

Dinamika geopolitik global yang mendorong kenaikan harga energi dunia dinilai menempatkan banyak negara, termasuk Indonesia, pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga energi, kepastian pasokan, dan keberlanjutan sektor energi nasional.

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede mengatakan, kekhawatiran pelaku industri manufaktur terhadap kenaikan harga gas dan ketidakpastian pasokan merupakan hal yang wajar karena energi, khususnya gas bumi, menjadi salah satu faktor utama penggerak sektor industri nasional.

“Menurut saya, situasi ini perlu dibaca sebagai dilema kebijakan energi yang sangat nyata, karena gas bumi bukan hanya komoditas tetapi juga bahan bakar produksi industri,” ucapnya kepada wartawan di Jakarta, baru - baru ini.

Data Kementerian ESDM menunjukkan pemanfaatan gas bumi Indonesia mayoritas adalah untuk domestik, digunakan untuk hampir seluruh sektor industri. ”Ini menjelaskan mengapa isu harga LNG dan gas bumi tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan penyedia energi, tetapi juga sebagai persoalan industri nasional dan stabilitas ekonomi,” ungkapnya.

Meski begitu, Josua menilai perlu dilihat secara utuh karena dampak geopolitik ini menciptakan hampir seluruh negara menghadapi tekanan kenaikan biaya energi dan kompetisi pengamanan pasokan energi dunia. Situasi tersebut juga terjadi di berbagai negara Asia yang kini semakin aktif mengamankan LNG untuk menjaga kebutuhan energi domestik dan keberlangsungan industrinya.

Baca Juga: Buka 118 Blok Migas Baru, Bahlil Cari Investor Serius Garap Potensi Energi RI

Mengacu data PetroVietnam dan IEEFA 2026, harga gas di Vietnam yang kini semakin bergantung pada LNG telah mencapai sekitar USD27,81 per MMBtu. Di Singapura sebagai hub LNG regional mencatat harga yang lebih tinggi, yakni sekitar USD40,12 per MMBtu untuk sektor bulk industri dan sekitar USD47,54 per MMBtu untuk sektor retail umum.

Di Indonesia sendiri, harga LNG domestik setelah penyesuaian diperkirakan berada pada kisaran USD21–USD25 per MMBtu sehingga relatif masih lebih kompetitif dibandingkan sejumlah negara regional maupun energi alternatif tertentu.

”Situasi pilihan sulit seperti di Filipina dan Vietnam juga mulai relevan bagi Indonesia, terutama untuk pasokan yang berbasis LNG yang tidak mendapatkan subsidi langsung. Di satu sisi, menjaga harga gas terlalu rendah membantu industri bertahan dan menjaga daya beli namun di sisi lain, jika harga jual dipaksa terlalu rendah maka penyedia energi menanggung kerugian, pasokan berisiko terganggu, dan investasi energi menjadi kurang menarik,” Josua menjelaskan.

Josua memaparkan risiko terbesar jika LNG yang tidak disubsidi tetap dipaksa dijual tanpa penyesuaian harga adalah munculnya tekanan ke sisi penyedia energi yang bisa berdampak pada ketersediaan energi. Maka dari itu, Josua menyarankan ketika harga LNG global melonjak, kenaikan harga ke industri dilakukan bertahap. Sebaliknya jika harga global turun, manfaat penurunan juga harus diteruskan ke industri.

Baca Juga: Krisis Energi Global Memanas, Akademisi: Pasokan LNG Domestik Harus Jadi Prioritas

”Jalan tengahnya adalah penyesuaian harga yang bertahap, bantuan yang tepat sasaran, kontrak pasokan yang lebih panjang, efisiensi energi di industri, percepatan produksi gas domestik, dan kepastian investasi hulu migas. Dengan pendekatan itu, Indonesia bisa menjaga industri tetap hidup tanpa merusak fondasi ketahanan energi jangka panjang,” sarannya.

Guru Besar sekaligus Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) Prof. Candra Fajri Ananda mengatakan penyesuaian harga energi terutama LNG yang semakin dibutuhkan merupakan hal yang perlu dilakukan. Di bidang energi, lanjutnya, harga harus bisa menutup biaya produksi.

”Dalam situasi seperti sekarang yang terpenting adalah ketersediaan energi. Bukan harga. Sekarang yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa energi tidak akan langka,” ujarnya.