Kebijakan Suku Bunga Tak Efektif Jaga Pelemahan Rupiah, Ekonom Bandingkan dengan Brazil Saat Krisis Mata Uang 2002

Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia (BI) melalui kenaikan suku bunga acuan dinilai perlu dievaluasi efektivitasnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sejumlah ekonom menilai langkah tersebut belum sepenuhnya mampu meredam tekanan terhadap mata uang domestik di tengah dinamika ekonomi global yang kompleks.

Ekonom senior Gede Sandra menilai kondisi moneter Indonesia saat ini memiliki sejumlah kemiripan dengan situasi yang pernah dialami Brazil pada awal 2000-an. Menurutnya, pengalaman negara tersebut menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga tidak selalu berujung pada penguatan mata uang apabila persepsi risiko investor justru meningkat.

Ia mengacu pada penelitian ekonom Olivier Blanchard yang menyoroti pengalaman Brazil pada 2002. Dalam kasus tersebut, kenaikan suku bunga yang ditujukan untuk mengendalikan inflasi justru diikuti pelemahan mata uang dan keluarnya modal asing dari pasar keuangan domestik.

"Harapannya mata uang menguat, tetapi yang terjadi justru pelemahan. Pengalaman Brazil menunjukkan bahwa respons kebijakan moneter perlu mempertimbangkan persepsi pasar secara menyeluruh," ujar Gede dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, investor tidak hanya memperhatikan tingkat suku bunga, tetapi juga risiko yang melekat pada kondisi fiskal dan utang suatu negara. Kenaikan suku bunga acuan, lanjutnya, dapat berdampak pada meningkatnya imbal hasil surat utang negara sehingga memunculkan kekhawatiran tambahan di kalangan pelaku pasar.

Gede menyoroti rasio utang Indonesia yang berada di kisaran 40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), serta tingkat imbal hasil surat utang yang telah mencapai sekitar 7 persen. Faktor-faktor tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari pertimbangan investor dalam menilai prospek ekonomi nasional.

Di sisi lain, ia menilai kinerja fiskal pemerintah menunjukkan sejumlah indikator yang relatif positif. Hingga April, penerimaan negara tercatat mencapai Rp918 triliun dengan belanja sebesar Rp1.024 triliun. Defisit anggaran disebut masih berada pada level terkendali sebesar 0,64 persen dari PDB atau sekitar Rp164 triliun.

Selain itu, keseimbangan primer yang sebelumnya sempat mencatatkan tekanan berhasil kembali mencetak surplus, sementara neraca perdagangan juga tetap berada dalam tren positif.

Menurut Gede, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter agar upaya menjaga stabilitas ekonomi dapat berjalan lebih efektif.

"Kebijakan fiskal dan moneter idealnya saling mendukung sehingga kepercayaan pasar dapat terus terjaga," katanya.

Selain faktor domestik, ia juga menilai tekanan terhadap rupiah tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tren dedolarisasi yang mulai berkembang di sejumlah negara melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional.

Gede berpendapat bahwa perluasan skema transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) berpotensi memberikan manfaat jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Namun, proses transisi tersebut juga menghadapi tantangan di tengah dominasi dolar dalam sistem keuangan global.

Di saat yang sama, kebijakan suku bunga tinggi yang diterapkan bank sentral Amerika Serikat untuk mengendalikan inflasi turut mendorong arus modal kembali ke negara tersebut. Kondisi ini memberikan tekanan tambahan bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Baca Juga: Istana Singgung Aksi Spekulan di Tengah Tekanan Rupiah dan IHSG

Sebagai pembelajaran, Gede menyoroti pengalaman Brazil pada periode 2002–2003 yang menurutnya berhasil memulihkan kepercayaan pasar melalui kombinasi penguatan disiplin fiskal, reformasi anggaran, pengurangan ketergantungan terhadap dolar, serta komitmen menjaga keberlanjutan keuangan negara.

Ia menilai langkah-langkah tersebut dapat menjadi referensi dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Menurutnya, tantangan utama ke depan adalah menjaga sinergi antara otoritas fiskal dan moneter agar stabilitas nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara berkelanjutan.